Connect with us

Ini Alasan Polrestabes Semarang Larang FUIS Berdemo

KABAR

Ini Alasan Polrestabes Semarang Larang FUIS Berdemo

SYIARNUSANTARA.ID – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Jawa Tengah tidak memberikan ijin terhadap Forum Umat Islam Semarang (FUIS) untuk melakukan aksi damai penolakan Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas).

“Kami tidak dapat menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) serta menolak kegiatan tersebut, dengan sejumlah pertimbangan,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Abioso Seni Aji dalam surat yang ditujukan ke FUIS.

Menurutnya, apabila ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan adanya Perppu tersebut maka disarankan untuk menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan melalui aksi unjuk rasa ataupun dalam bentuk kegiatan lainnya.

“Hasil monitoring perkembangan situasi Kota Semarang yang kurang kondusif dengan adanya informasi dari ormas lain yang akan melakukan kegiatan aksi unjuk rasa serupa yang mendukung adanya Perppu sehingga akan berpotensi menimbulkan kerawanan atau konflik yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas,” katanya.

Karena itu, Seno Aji menghimbau agar unjuk rasa menolak Perppu untuk tidak dilaksanakan guna menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. “Apabila aksi unjuk rasa tetap dilakukan, kami dari Polrestabes Semarang akan mengambil langkah tegas dengan membubarkan aksi unjuk rasa tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, FUIS memberitahukan kepada pihak kepolisian setempat mengenai rencana kegiatan unjuk rasa pada 21-22 Juli 2017 guna menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan diikuti sekitar 100 orang di Semarang, Jawa Tengah.

Humas FUIS Danang menjelaskan tidak benar jika aparat sendiri melarang melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Pelarangan terhadap penyampaian pendapat di muka umum, ujarnya, adalah langkah inskonstitusional. Selain itu, pelarangan terhadap penyampaian pendapat dimuka umum juga melanggar hukum.

“Jika demo dilarang berati menentang kami sebagai warga negara Indonesia dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat, padahal hal itu dilindungi undang-undang,” ucapnya

 

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in KABAR

To Top