Connect with us

Kekhawatiran Adanya Persekusi Terhadap Eks HTI Berlebihan

KABAR

Kekhawatiran Adanya Persekusi Terhadap Eks HTI Berlebihan

SYIARNUSANTARA.ID – Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam menilai kekhawatiran berbagai kalangan tentang kemungkinan adanya persekusi terhadap mantan anggota maupun pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cenderung berlebihan. Asvi meyakini tak akan ada perlakuan ‘ekstrem’ hingga persekusi baik dari pemerintah maupun rakyat terhadap HTI.

Asvi meyakini, langkah pemerintah akan berhenti pada tahap pembubaran. Berbeda dengan kasus Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berujung pada pembantaian dan penahanan kader dan simpatisan partai tanpa melalui proses hukum.

“Saya rasa pemerintah sekarang dan rakyat tidak akan sampai melakukan persekusi pada HTI. Mereka tidak punya dendam pribadi dan sepertinya HTI tidak pernah melakukan hal ekstrem yang sampai dibenci semua orang,” ujarnya.

Karena itu, menurut Asvi, pemerintah maupun masyarakat tak perlu khawatir berlebihan menanggapi keberadaan ormas anti pancasila semacam HTI. Apalagi sampai membandingkan dengan perlakuan terhadap PKI.

“Tidak perlu membandingkan HTI dan PKI karena perbedaan organisasinya, waktunya, dan konteksnya. Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah tepat,” ucap Asvi.

Pernyataan Asvi diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yang mengingatkan semua pihak agar tak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anggota HTI pasca organisasi itu dibubarkan.

Wiranto menyatakan akan menertibkan secara hukum agar tindakan persekusi tak sampai menimpa eks anggota HTI.

Kendati begitu, Asvi mengaku tak mempermasalahkan rencana Kementerian Dalam Negeri yang ingin memeriksa PNS terlibat HTI maupun ormas antipancasila lainnya.

Menurutnya, wajar jika pemerintah menempuh langkah tersebut lantaran PNS telah terikat janji setia kepada Pancasila dan negara. Jika memang terbukti memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila, Asvi berkata, pemerintah dapat segera menindak sesuai UU yang berlaku.

“Bisa saja mereka diperiksa loyalitasnya kepada negara apakah setuju dengan Pancasila atau justru menolak dan memilih ideologi lain,” tuturnya.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in KABAR

To Top