Connect with us

“Gus Nov” dan Azimat KartaNU

SUARA

“Gus Nov” dan Azimat KartaNU

Bulan Ramadhan lalu, mungkin bulan yang penuh berkah bagi Setya Novanto. Di saat isu korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP sedang kencang-kencangnya menerpanya, Novanto masih bisa tersenyum lebar. Agung Laksono, koleganya di partai, pun begitu pintar memoles Novanto. Saat menyambut rapat pimpinan partai, Agung menyelipkan pesan yang diharapkan manjur melindungi Novanto. Ia katakan bahwa Novanto sudah menjadi orang NU, bahkan sudah memiliki KartaNU, kartu anggota NU. Dan biasanya, lanjut Agung, orang NU itu dipanggil dengan sapaan ‘Gus’. “Sekarang, kita panggil ‘Gus Nov’ saja,” ujar Agung.

Selipan ‘kode’ ini diharapkan menjadi azimat bagi Novanto, punya daya lindung yang mujarab. Seolah ingin dikatakan bahwa Setnov ini dilindungi ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Jangan lah kalian ganggu-ganggu, wahai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalian akan berhadapan dengan 90 juta warga penggemar tahlil ini. Kalian akan berhadapan dengan Banser yang tak mengenal takut itu.

Manjur kah? Ternyata tidak. Selagi orang masih dalam suasana halal bihalal, Novanto justru mendapat kejutan istimewa dari KPK. Ia resmi dinyatakan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 atawa 17-7-17. Sungguh angka unik yang diingini banyak orang menjadi petanda kenangan manis. Namun agaknya tidak bagi Novanto. Angka itu malah mungkin jadi petanda guncangnya pertahanan dirinya dari terjangan penegakan hukum.

Pentahbisannya sebagai anggota NU dan label “Gus” pun tak mampu menyelamatkannya. NU yang diharap Novanto bisa menjadi tameng juga tak secuilpun membelanya. KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, beberapa kali menyatakan terang-terangan melawan segala bentuk pelemahan terhadap KPK.

Novanto mungkin berimajinasi, ketika dia dijerat KPK, opini publik akan mendukungnya dengan cara menempatkan KPK sebagai lembaga yang sengaja hendak mendeskreditkan hal apapun yang berkaitan dengan Islam. Ia berhalusinasi bahwa “umat Islam” membelanya, Banser akan mendukungnya, dan rangkaian demo akan digelar demi menggugat KPK.

Mungkin dia lupa, Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang berlabel ustad itu tersungkur walau diopinikan sebagai “korban yang dizalimi”. Petinggi salah satu “partai islami” itu dicokok KPK di sebuah hotel, justru ketika sedang melakukan tindakan yang bermuatan korupsi dan sekaligus beraroma maksiat. Banyak suara yang menuduh KPK sedang berupaya menyudutkan Islam, mendeskreditkan partai yang dinilai representasi umat Islam. Kenyataannya, ketika proses pengadilan dijalankan, LHI terbukti bersalah dan divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Ia banding, tetapi justru Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan dicabut hak politiknya untuk dipilih menjadi pejabat publik.

Ini pelajaran sederhana. Korupsi, ya, korupsi. Kita tak perlu mudah terpancing dengan berbagai “teori konspirasi menyudutkan Islam” kalau ada orang yang diidentikkan dengan Islam terjerat kasus korupsi. Korupsi itu buta agama, tuna ideologi. Islamis, nasionalis, sekuler, religius—semua tidak ma’shum dari korupsi. *

Print Friendly, PDF & Email
Mujtaba Hamdi

Alumnus Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Menyelesaikan studi pascasarjana Ilmu Antropologi di Universitas Indonesia. Kini aktif bergiat di isu kemerdekaan informasi dan digital sembari mengajar di Program Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top