Connect with us

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Bermaksud Otoriter

KABAR

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Bermaksud Otoriter

SYIARNUSANTARA.ID – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menegaskan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bukan dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan otoriter.

“Pemerintah harus punya ketegasan, bukan berarti diktator, kalau pemerintah kurang tegas lalu dianggap lemah. Ketegasan itu beda dengan diktator,” sebut Jusuf Kalla (JK).

JK menjelaskan ketegasan pemerintah menerbitkan Perrpu melewati pertimbangan matang.  Menurutnya, organisasi apa saja yang tidak memenuhi ketentuan perundangan bisa dianggap melanggar.

“Kalau tidak memenuhi ketentuan seperti ada pada Pancasila maupun ada unsur SARA dalam hukumnya berhak diambil tindakan tegas. Tapi itu masih ada cela, kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan,” kata JK.

JK menambahkan, terdapat aturan baru dalam Perppu ini sebagai bentuk penyerhanaan. Dulu, ujarnya, kalau ada organisasi yang melanggar dibawa ke pengadilan untuk diadili dibubarkan atau tidak.

“Sekarang terbalik, dibubarkan dulu kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan, kalau pengadilan mengatakan tidak sah maka tidak sah, jadi bedanya sedikit,” kata JK.

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in KABAR

To Top