Connect with us

Mencontoh Sistem Negara ala Nabi: Negara Islam ‘kah?

Ensiklopedi

Mencontoh Sistem Negara ala Nabi: Negara Islam ‘kah?

Sudah dijelaskan secara gamblang di tulisan sebelumnya yang berjudul Nasionalisme itu Islami bahwa nasionalisme ada dalilnya dalam Islam, sembari disertakan dan ulas dalil-dalilnya. Semua itu untuk menyanggah anggapan bahwa nasionalisme itu tak islami, tak ada dalilnya sebagaimana dikemukakan salah satunya oleh Felix Siauw.

Namun, Felix Siauw dan kawan-kawan mungkin akan melempar masalah baru dengan mengatakan bahwa justru bentuk cintanya pada Indonesia adalah dengan mendorong dan mengupayakan Indonesia berbasiskan pada konstitusi dan sistem pemerintahan Islam. Maka, tulisan ini akan menilik, apakah begitu Nabi dalam mencurahkan rasa cintanya pada negerinya: Makkah dan Madinah?

Fakta sejarah menuliskan bahwa Nabi membangun pemerintahan di Yastrib (nama asal Madinah) tidak berdasarkan syariat Islam. Konstitusinya bukan Al-Qur’an. Artinya, Nabi tak mendirikan negara Islam. Mengapa? Karena Nabi tahu bahwa Madinah bukanlah kawasan yang hanya dihuni, diperjuangkan, dikelola, dan dibangun oleh umat Islam saja. Ada ragam agama dan suku di sana. Ada Yahuni, Kristen, Majusi, Anshor, Muhajirin, dll. Persis seperti Indonesia dengan realitasnya yang heterogen: agama, suku, budaya, dll. Karena itu, melalui apa yang kemudian dikenal dengan “Piagam Madinah”, Nabi membangun “Negara Madinah” yang berbasis pada kesepakatan (konsensus) antar warganya. Kesepakatan bersama yang dikenal dengan “Piagam Madinah” ini menjadi landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah yang majemuk. Semuanya setara di depan hukum bersama bernama Piagam Madinah tersebut.

Dalam Piagam Madinah itu misalnya, terdapat pasal yang menegaskan bahwa kaum Muslim dan Yahudi merupakan satu umat: “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka”. Juga ada pasal tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Dalam pakta itu, Nabi memang menjadi pemimpin. Tapi ingat, posisi Nabi di situ bukan lantaran beliau adalah Nabi. Sebab warga Madinah yang non-Muslim jelas tidak mengimaninya, dan tidak ada paksaan bagi mereka untuk mengakui kerasulannya. Hal itu melainkan karena seluruh komponen yang terlibat dalam Piagam Madinah bersepakat mendapuk beliau sebagai pemimpin Negara Madinah.

Ketika ada satu kabilah yang Muslim melanggar Konstitusi Madinah, Nabi tak segan menghukum mereka. Bahkan meski dia adalah putrinya tersayang yang bernama Fatimah. Dalam salah satu hadis beliau tegaskan bahwa jika Fatimah mencuri, beliau sendiri yang akan menghukumnya. Begitu juga terhadap beberapa kabilah Yahudi yang mengkhianati Piagam Madinah dengan perbuatan makar, Nabi mengusir dan memerangi mereka.

Genealogi itu sebenarnya sudah Nabi pertontonkan sejak beliau masih muda. Ketika umur beliau 35 tahun, terjadi banjir besar yang mengakibatkan dinding Ka’bah runtuh. Kaum Quraisy memperbaiki secara bersama, termasuk Nabi.

Setelah Ka’bah kembali seperti semula, kaum Quraisy bersilang pendapat mengenai siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Sebab, itu sebuah kehormatan dan di antara merea ingin perwakilan kabilah mereka ‘lah yang melakukannya. Peristiwa itu bahkan hingga hampir menggiring para kabilah itu pada pertengkaran dan pertumpahan darah.

Ada beberapa pendapat tentang bagaimana akhirnya management penentuan siapa yang paling berhak meletakkannya. Dalam kitab Nurul Yaqin fi Siroti Sayyidil Mursalin, dikisahkan bahwa kesepakatannya adalah setuju pada usul Nabi bahwa siapa yang keesokan harinya datang paling awal ke tempat pembangunan (renovasi), maka dialah yang berhak atas kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Versi lain menyebutkan bahwa pada saat itu ada sesepuh Quraisy yang paling disegani bernama Abu Umayyah bin AI-Mughiroh Al-Makhzumy datang ke tengah-tengah kaum Quraisy untuk mendamaikan dengan mengusulkan agar orang yang akan menempatkan Hajar Aswad itu ialah orang yang pertama kali memasuki Ka’bah dan pintu Bani Syaibah. Dan ia adalah Nabi.

Yang pasti, berbagai versi itu sepakat bahwa akhirnya Nabi yang terpilih untuk meletakkan Hajar Aswan kembali. Tentu, juga bukan lantaran beliau Nabi, namun lantaran dipilih sesuai kesepakatan bersama semua kabilah dengan latar agama yang beragam.

Namun, apa yang dilakukan Nabi? Meski dirinya berhak sesuai kesepakatan, beliau justru membentangkan sorbannya, menaruh Hajar Aswad di atasnya dan mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Sehingga semua kabilah merasa sama-sama meletakkan dan sama-sama terhormat.

Oleh karena itu, didirikannya negeri ini di atas konstitusi Pancasila dengan dasar kalimatun sawa’ (common platform) adalah sesuai dengan yang dilakukan Nabi atas Negara Madinah. Lalu, terakhir, apakah ini hanya di Indonesia? Tidak! Negara di Timur Tengah seperti Libanon juga menerapkan hal yang sama. Di sana, kekuasaan dibagi-bagi antara Muslim (Syiah dan Sunni) serta Kristen.

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading
You may also like...
Husein Ja'far Al Hadar

Sarjana, Peneliti, dan Penulis Keislaman.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Ensiklopedi

To Top