Connect with us

Haji Infrastruktur, Infrastruktur Haji

SUARA

Haji Infrastruktur, Infrastruktur Haji

Begitu seseorang pulang dari Tanah Suci Makkah guna menunaikan rukun Islam kelima, otomatis gelar baru muncul. Tidak sopan rasanya memanggil hanya dengan nama orang tanpa embel-embel “Haji” atau “Hajjah”. Tidak ada sertifikatnya, tidak ada stempelnya, tetapi kita sepakat-sepakat saja untuk meletakkan aksara “H.” Atau “Hj.” di awal namanya.

Tidak ada yang salah, dan tidak ada yang perlu disalahkan memang. Biasa saja. Di negara-negara lain pun juga ada. Tentu bukan di Arab Saudi dan Timur Tengah pada umumnya. Di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara lainnya, orang juga kerap menisbahkan titel “Al-Hajj” bagi yang sudah menjalankan manasik haji. “Insentif budaya” itu wajar-wajar saja. Toh, perjalanan menuju Makkah membutuhkan biaya dan sumberdaya yang tidak sedikit.

Namun, bukan Islam Indonesia namanya kalau tidak punya keunikan. Orang kita punya julukan-julukan khusus lain. Pernah dengar julukan “Haji Abidin”, “Haji Kosasih” atau “Haji Abubakar”? Itu bukan nama-nama orang, tetapi akronim yang disusun berdasarkan atas biaya yang digunakan untuk berangkat haji. Ketika dibiayai negara, muncullah istilah “Haji Abidin”, haji atas biaya dinas. Didanai orang lain disebut “Haji Kosasih”, ongkos dikasih. Diajak rombongan partai dijuluki “Haji Abubakar”, atas budi baik Golkar—sekadar contoh salah satu partai.

Kita juga akrab dengan sebutan “Haji Mansur”, bukan? Ya, itu sebutan bagi mereka yang berangkat haji dengan dana yang diperoleh dari menjual tanah halamannya, atau terkadang terpaksa menjualnya karena terkena dampak pembangunan infrastruktur. Mansur singkatan dari “halaman digusur”. Ini sama halnya dengan sebutan “Haji Juana”, haji jual tanah. Di Jawa, orang juga mengenal “Haji Wahyu” alias sawahnya payu. Itu ketika orang berangkat haji dari hasil jual sawah.

Jika kita renungkan kembali, gelar-gelar informal itu menandakan potret sosial kita. Banyak dari kita yang memutuskan berangkat haji bukan lantaran memiliki duit lebih. Sebagian besar dilatari dengan mengorbankan “infrastruktur” hidupnya, sarana yang menyangga keberlangsungan ekonomi mereka: sawah, tanah, tambak, kebun dan seterusnya. Haji-haji kita didominasi oleh, sebutlah, “Haji Infrastruktur”.

Memang, kita tidak bisa mengintervensi keinginan orang per orang untuk berhenti menjual aset mereka demi berangkat haji. Kita percaya, itu hak mereka. Namun di sisi lain, kita juga tidak ingin jika haji membawa dampak memperluas atau memperdalam kemiskinan. Bukan itu filosofi dan tujuan haji.

Dus, kita perlu mengubah cara berpikir, dari haji yang mengorbankan infrastruktur menjadi haji yang memperkuat infrastruktur. Mulai dari cara sederhana: maksimalkan dana haji untuk kepentingan umum. Duit 100 triliun lebih yang mengendap tentu bisa dimanfaatkan lebih baik. Negara harus mengelola duit haji dengan benar, terbuka dan akuntabel. Kepentingan umum, apa saja itu?

Pertama, tentu fokuskan ke jamaah terlebih dahulu. Perbaiki infrastruktur haji, mulai dari keberangkatan, selama menjalani manasik, hingga kepulangan. Kedua, investasikan dana haji untuk membantu kualitas hidup mereka. Banyak haji yang sudah uzur, bantu jaminan kesehatan mereka. Banyak yang pulang lalu jatuh miskin, bantu bangkitkan kembali ekonomi mereka.

Ketiga, investasi bisa dikembangkan lagi ke area-area yang lebih luas, tidak hanya di sektor infrastruktur fisik, tetapi juga non-fisik: penguatan ekonomi petani dan nelayan, bantuan hukum bagi kaum lemah atau penguatan kepercayaan diri bangsa melalui seni dan kebudayaan.

Pendeknya, investasi dana haji bukan hanya ditujukan untuk infrastruktur haji bagi jemaah, namun juga infrastruktur sosial bagi semua. Walhasil, haji tidak hanya membawa kedamaian individu, tapi juga kemaslahatan sosial. *

Print Friendly, PDF & Email
Mujtaba Hamdi

Alumnus Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Menyelesaikan studi pascasarjana Ilmu Antropologi di Universitas Indonesia. Kini aktif bergiat di isu kemerdekaan informasi dan digital sembari mengajar di Program Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

1 Comment

1 Comment

  1. Gufron

    August 25, 2017 at 10:19 am

    Mantab gus
    lanjut ken

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top