Connect with us

GP Ansor: Kita Harus Hati-hati Sikapi Kasus Rohingya

KABAR

GP Ansor: Kita Harus Hati-hati Sikapi Kasus Rohingya

SYIARNUSANTARA.ID – Masyarakat Indonesia diimbau untuk berhati-hati dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di distrik Rakhine, Myanmmar, belakangan ini.

Imbauan tersebut disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, penyikapan yang tidak hati-hati bisa memunculkan sentiment agama yang bisa memicu radikalisme baru.

“Dalam kaitan isu kemanusiaan tersebut, kami sangat marah karena ada manusia yang sangat kejam terhadap manusia yang lain. Namun yang perlu digarisbawahi, kita tidak boleh salah dalam melihat atas apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya,” katanya.

Yaqut menjelaskan, saat ini ada beberapa pihak yang berusaha “menggoreng” dan “memelintir” seolah-olah isu Rohingya semata-mata masalah agama, dan kaum muslim diperlakukan semena-mena oleh umat nonmuslim.

Padahal, ujarnya, tak seperti itu sebenarnya, menurut kajian GP Ansor. Yaqut mengatakan, catatan GP Ansor yang sudah melakukan kajian atas krisis Rohingya selama bertahun-tahun, konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar dan berbatasan langsung dengan Banglades di Asia selatan tersebut telah tiga kali meletus, yakni mulai 2013, 2016 dan terakhir pecah lagi pada akhir Agustus 2017.

Menurut penelusuran Ansor, papar Yaqut, isu Rohingya bukanlah murni persoalan berlatar agama, tetapi banyak variabel pemicu, dengan faktor dominan masalah ekonomi, terutama potensi tambang minyak dan gas yang sangat masif.

“Jadi bukan hanya persoalan yang terkait dengan keagamaan. Itu hanya ‘cover’ (permukaan) saja menurut kajian kami,” katanya.

Besarnya potensi tambang minyak dan gas bumi di negara bagian Rakhine yang didiami sebagian besar warga Rohingya itulah, kata Yaqut, yang kemudian menarik minat banyak perusahaan multinasional mulai dari Inggris, Prancis, Malaysia, Brunai, China, Rusia serta sejumlah negara minyak lain untuk saling berebut.

Perebutan sumber daya alam oleh banyak perusahaan multinasional bidang tambang minyak bumi dan gas alam itu, ujarnya, diperburuk oleh fakta politik dalam negeri Myanmar yang belum sempurna melakukan transisi demokrasi, yakni dari penguasaan junta militer ke pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.

Karena itu, Yaqut mengingatkan, pemahaman terhadap krisis kemanusiaan agar dilihat secara utuh, tidak sepenggal-penggal apalagi digiring ke arah konflik antaragama di Myanmar, seperti opini yang tengah digoreng kelompok-kelompok tertentu (radikal/ekstremis) di Tanah Air.

“Kita semua harus mengerti anatomi konfliknya seperti apa sehingga nanti penanganan dan penyelesaiannya juga tepat,” katanya.

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in KABAR

To Top