Connect with us

Halimah Yacob, Singapura, dan Kita

SUARA

Halimah Yacob, Singapura, dan Kita

Saat kita sedang disibukkan oleh “politik identitas” yang mengerikan: China atau non-China, muslim atau non-muslim (bahkan dengan diksi “kafir” berkonotasi negatif, yakni seolah “kafir harbi” yang akan memerangi Islam dan umat Islam di negeri ini), mayoritas-minoritas, tetangga kita sedang merayakan satu langkah maju bagi masa depan peradaban dan bangsanya. Halimah Yacob yang berkerudung itu akan menduduki kursi Presiden Singapura, memimpin negeri dengan mayoritas China dan non-muslim. Ia tercatat sebagai wanita pertama dari etnis Melayu selama 47 tahun terakhir yang akan menjadi pemimpin Singapura.

Halimah adalah minoritas dalam kerangka politik identitas. Ia seorang Melayu yang hanya 13,4% dari total penduduk Singapura yang mayoritas China (74,1%), lalu yang paling sedikit India (9,2%), dan etnis lainnya 3,3%. Ia juga seorang muslim yang hanya sekitar 15% dari total penduduk Singapura di mana mayoritas adalah Buddha, yakni hampir separuh penduduknya.

Apa yang membuatnya terpilih, bahkan tanpa melalui pemilihan umum? Integritas! Halimah tercatat sebagai satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat. Sementara empat kandidat lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Departemen Pemilu Singapura. Ia memang politisi besar di sana. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Parlemen Singapura.

Bagaimana jalan konstitusinya hingga Halimah bisa terpilih sebagai Presiden Singapura? Pada pertengahan 2016, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menggagas sebuah perubahan konstitusi yang menetapkan bahwa kursi Presiden Singapura untuk enam tahun ke depan untuk orang keturunan Melayu. Setelah melalui perdebatan alot di parlemen, pada awal November 2016 konstitusi Singapura diubah.

“Ini (Singapura) bukan milik etnis China, Melayu atau India. Semua orang memiliki tempat ini, semua orang sama. Rakyat percaya cita-cita ini dan percaya bahwa kita memiliki perkembangan untuk mencapai cita-cita itu,” kata Lee dalam salah satu wawancaranya pada 4 September 2016. Baginya, Presiden Singapura harus mencerminkan masyarakat inklusif dan multiras. “Kemudian rakyat akan melihat, Ya inilah negaraku. Seseorang seperti saya bisa menjadi pemimpin dan dapat mewakili negaranya,” kata Lee seperti dikutip dari Straitstimes, edisi 4 September 2016. “Singapura akan punya presiden dari etnis Melayu lagi, setelah lebih 46 tahun, sejak Presiden Pertama Encik Yusof Ishak,” katanya.

Tentu, apa yang terjadi di Sigapura adalah pelajaran penting bagi kita yang masih terjerat oleh sentimen ini dan itu. Maka, apa yang harus kita lakukan?

Sebenarnya, secara konstitusi, sejak bangsa ini pertama didirikan dan sampai saat ini, kita sudah berbasiskan pada konstitusi yang tak bias politik identitas apapun: agama, ras, dll. Di sini, orang non-Jawa seperti BJ. Habibie pernah jadi Presiden Indonesia. Negeri ini juga pernah dipimpin oleh Amir Syarifuddin, seorang Batak non-muslim yang berideologi komunis. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia (saat itu Indonesia menganut sistem parlementer) dari pertengahan 1947 sampai awal 1948, menggantikan Sutan Sjahrir. Bayangkan jika Amir Syarifuddin mencalonkan diri atau apalagi memimpin Indonesia saat ini, betapa gonjang-ganjingnya kita.

Maka, di mana masalahnya? Paradigma kita yang masih bias politik identitas. Meski secara konstitusi kita telah maju, namun paradigma sebagian rakyat negeri ini masih mundur: eksklusif, intoleran, dan berlogika mayoritas-minoritas. Jalan maju yang dibentangkan oleh founding fathers bangsa ini dalam konstitusi tak disyukuri dengan menjalankannya. Sehingga, ia ada namun seolah tak ada. Minoritas bisa jadi pemimpin, tapi tak boleh jadi pemimpin. Jika memaksa, propaganda-propaganda primordian akan siap menghantamnya. Tak peduli integritas.

Bagaimana melawan paradigma tersebut. Tentu, pada diri masing-masing yang bisa melakukannya. Tulisan-tulisan semacam ini hanya bisa mencoba menstimulasi, mengajak. Namun, percayalah bahwa jangan pernah takut pada kepemimpinan minoritas, karena negeri ini dibangun di atas pondasi berupa kultur, ideologi, perundang-undangan, dan sistem yang akan menyebabkan minoritas yang manapun jika berupaya memimpin secara bias pada golongannya akan terjungkal oleh kekuatan rakyat yang telah dipatenkan dalam pondasi tersebut. Begitu!

Print Friendly, PDF & Email
Husein Ja'far Al Hadar

Sarjana, Peneliti, dan Penulis Keislaman.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top