Connect with us

Absurditas Khilafah versi Hizbut Tahrir

Artikel

Absurditas Khilafah versi Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah organisasi yang senantiasa mengkampanyekan khilafah sebagai solusi segala persoalan. Bagi pengikut kelompok bentukan Taqiyuddin An-Nabhani itu, khilafah adalah panasea: obat segala penyakit. Yang jadi persoalan, khilafah macam apa yang mereka maksud?

Secara linguistik, ‘khilafah’ merupakan kata kerja bahasa Arab yang berakar dari kata takhallafa yang berarti ta’akhkhara (terlambat), jâ’a khalfa âkhar (datang di belakang orang lain) dan qâma maqâma al-âkhar (berdiri di tempat orang orang lain). Dua makna akhir yang biasa dilekatkan pada kata khilâfah, sehingga ‘khilafah’ berarti ‘representasi atas liyan’ (an-niyâbah `an al-ghair), di mana pelakunya disebut sebagai khalîfah: wakil pihak lain. (Abdurraziq, Al-Islâm wa Ushûl Al-Hukm, 36)

Siapakah yang diwakili oleh khalifah? Di situ, persoalan lain muncul. Jika mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke 30 yang berbunyi: “innî jâ`ilun fî al-ardli al-khalîfah” (sesungguhnya Aku telah menetapkan ‘khalifah’ di bumi), maka ‘khalifah’ mewakili Tuhan. Tapi, ‘khalifah’ di ayat itu adalah manusia sebagai manusia. Karena ayat itu berisi dialog antara Tuhan, malaikat dan iblis mengenai manusia, maka manusia sebagai manusia, siapapun itu, adalah wakil Tuhan di muka bumi. (Lih., Zainul Maarif, “Khalifah: Dari Reduksi Ke Makna Hakiki,” Syiar Nusantara, 24 Juli 2017)

Apakah kampanye Hisbut Tahrir tentang khilafah berkenaan dengan  perwakilan manusia atas Tuhan? Apabila jawabannya “ya”, maka demokrasilah yang seharusnya ditawarkan oleh Hizbut Tahrir. Sebab, representator Tuhan di muka bumi adalah entitas manusia tanpa terkecuali. Tiap anak Adam sama-sama bertugas mewakili Tuhan untuk mengembangkan potensi kebaikan yang telah dihadirkan Tuhan di muka bumi. Semua manusia adalah khalîfatullâh fi al-ardli (wakil Tuhan di muka bumi), yang suaranya diperhitungkan dan punya kesempatan sama untuk memimpin.

Apakah Hizbut Tahrir melihat manusia secara setara sebagai khalifatullâh yang potensial memimpin? Ternyata tidak. Di buku Daulah Islam, Taqiyyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa syarat khalifah antara lain laki-laki dan Muslim. (An-Nabhani, Daulah Islam, 344). Yang dimaksud ‘khalifah’ di buku itu adalah pemimpin. Nabhani dan Hizbut Tahrir tak menganggap perempuan dan non Muslim layak memimpin. Mereka pun tidak menyetarakan umat manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang potensial memimpin. Dengan begitu, Hizbut Tahrir tidak mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dalam mengusung gagasan tentang khilafah.

Kalau gagasan Hizbut Tahrir tentang khilfafah tidak sesuai dengan Al-Quran, apakah Hizbut Tahrir merujuk pada Sunnah (tradisi) Nabi? Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. tidak menunjuk pengganti sepeninggalannya. Demikian keyakinan politik Sunni yang ditopang oleh sejarah pemilihan Abu Bakar sebagai pemimpin. Di pihak lain, Syiah berkeyakinan Rasulullah menunjuk Ali ibn Abi Thalib sebagai pemimpin umat setelah Rasulullah wafat.

Yang jadi pertanyaan, apakah Hizbut Tahrir berafiliasi pada Syiah atau Sunni? Jika Hizbut Tahrir adalah organisasi Syiah, maka Hizbut Tahrir tidak mengakui secara penuh kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebaliknya, jika Hizbut Tahrir mengaku Sunni, maka Hizbut Tahrir harus mengakui bahwa tidak ada hadits Nabi yang menunjuk khalifah pasca Nabi, karena pemilihan Abu Bakar, versi Sunni, berdasarkan musyawarah para sahabat, bukan berdasarkan petunjuk eksplisit dari Nabi.

Apakah Hizbut Tahrir merujuk pada Sunnah (tradisi) Sahabat Nabi, karena ada hadits Nabi yang berbunyi berarti: “Para sahabatku seperti bintang. Dengan siapa pun di antara mereka kalian mencari petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk”, dan ada pula hadits yang berarti: “Ikutilah tradisiku dan tradisi para pengganti yang membimbing (al-khuralafa’ ar-rasyidîn)”?

Dalam hal kepemimpinan, para sahabat Nabi bereksperimentasi sehingga berbeda-beda antara satu dan yang lain. Abu Bakar Ash-Shiddiq dipilih berdasarkan ijtihad para sahabat yang melihat Rasulullah saw. meminta Abu Bakar untuk menjadi imam shalat saat Rasulullah sakit menjelang ajal. Umar ibn Khathtab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menjadi pemimpin umat setelahnya. Menjelang ajal, Umar meminta para sahabat memilih salah satu dari para sahabat senior untuk menjadi pemimpin setelahnya, hingga Utsman ibn Affan pun terpilih. Setelah Utsman wafat, Ali ibn Abi Thalib terpilih menjadi khalifah, meski ada sahabat yang abstain (Saad ibn Abi Waqash dan Abdullah ibn Umar) dan ada sahabat yang memberontak (Aisyah, Thalhah, Zubair, dan Muawiyyah).

Perbedaan cara memilih pemimpin di masa itu menunjukkan eksperimentasi sahabat berdasarkan ijtihad yang kemudian dikonsensuskan sesuai dengan ruang dan waktu saat itu, yang boleh diikuti atau tidak, tanpa ada kewajiban sama sekali. Kalau pun hendak mengikutinya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, tujuh puluh lima persen dari pemimpin di masa yang disebut sebagai masa khulafaurrasyidin itu wafat terbunuh. Hanya Abu Bakar yang wafat wajar, sementara Umar, Utsman dan Ali meninggal dunia dibunuh oleh rakyat mereka. Jika Hisbut Tahrir mengatakan bahwa mereka terbunuh karena sistem pengawalan pemimpin belum diterapkan, maka yang ditanyakan adalah bukankah pemimpin itu penting, dan penjagaan keamanan pemimpin itu penting? Jika hal yang penting itu belum terpikirkan saat itu, bukankah masih ada ketidaksempurnaan sistem di masa itu, yang tidak bisa ditelan bulat-bulat oleh orang masa kini, justru harus disempurnakan?

Kedua, eksperimentasi para sahabat di masa Khulafaurrasyidin itu ‘gagal’. Buktinya, Ali ibn Abi Thalib menunjuk putranya yang bernama Hassan ibn Ali sebagai khalifah setelahnya. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang kemudian menduduki tempat Hassan sebagai khalifah pun menunjuk putranya yang bernama Yazid ibn Muawiyah sebagai penggantinya. Artinya, sistem khilafah yang berdasarkan kemampuan memimpin (meritokrasi) berubah menjadi sistem kerajaan yang berdasarkan hubungan darah (monarki).

Terkait dengan perubahan sistem itu, Ibn Khaldun menulis satu bab khusus di buku Muqaddimahnya yaitu bab “Tentang Transformasi Kekhilafahan Menjadi Kerajaan)”. Di situ, filsuf sejarah Islam par excellent itu mencatat: “Sistem berubah bukan lagi khilafah, tapi kerajaan…. Khilafah sudah hilang, yang tersisa tinggal namanya saja…. Sistem yang diberlakukan (pasca Khulafaurrasyidin) adalah sistem kerajaan yang ingin mengalahkan orang dan masyarakat sekitar, di mana pemaksaan dan pengumbaran nafsu syahwat menjadi tindakan orang-orang yang di dalam sistem itu. (Ibn Khaldun, Muqaddimah, 260).

Untuk mengetahui kenyataan pernyataan Ibn Khaldun itu, Anda bisa membaca buku-buku sejarah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, pendiri Dinasti Umayyah, adalah politisi licik yang merebut kekuasaan Ali ibn Abi Thalib secara curang di Perang Shiffin, yang kemudian mengubah sistem khilafah menjadi sistem kerajaan. Anak Muawiyah yang bernama Yazid ibn Muawiyah adalah ‘khalifah’ pemabuk yang memerintahkan pembunuhan keluarga Nabi Muhammad saw. secara keji di Karbala.

As-Saffah, pendiri Dinasti Abbasiyah juga tangannya berdarah. Di momen keruntuhan Dinasti Umayyah, As-Saffah yang menang perang mengundang keluarga besar Dinasti Umayyah untuk makan bersama. Saat keluarga Dinasti Umayyah sedang bersantap, As-Saffah dan rekan-rekannya pergi, lalu karpet lebar dijatuhkan ke atas kepala keluarga Dinasti Umayyah, kemudian kuda-kuda menginjak-injak karpet itu, hingga keluarga Dinasti Umayyah yang berada di bawah karpet itu mati semua.

Bila Anda tidak bisa berbahasa Arab dan tidak gemar membaca, minimal Anda bisa menonton mini seri Abad Kejayaan (Ghurem) yang bercerita tentang masa keemasan Dinasti Turki Utsmani. Di situ, Anda akan melihat bagaimana Raja Sulaiman Al-Qanuni, raja terbesar Dinasti Turki Ustmani, itu memiliki gundik tak berbatas, yang bisa digaulinya sesukanya tanpa pernikahan, karena menganggap mereka sebagai budak hasil rampasan perang (mirip yang dilakukan ISIS masa kini). Suksesor Sulaiman, yaitu Salim Sari, tak jauh beda dengan tingkahnya, bahkan lebih parah, karena Salim dikenal sebagai khalifah pemabuk.

Apakah khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir mengacu pada ‘psedo khilafah’ dari Dinasti Ummayah hingga Dinasti Ustmaniyyah atau mengacu pada Khulafaurrasyidin dari zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga Ali ibn Abi Thalib? Jika Hisbut Tahrir mengacu pada Khulafaurrasyidin, maka Hizbut Tahrir sedang mengajak ke sistem politik yang tidak stabil yang kemudian diganti oleh sistem kerajaan. Jika Hizbut Tahrir mengacu pada sistem kerajaan, maka Hizbut Tahrir justru mengajak ke sistem yang tidak Islami.

Jika Hisbut Tahrir tidak menentukan posisinya di antara dua sistem itu, padahal gagasan khilafah versi Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak punya acuan pada Sunnah Nabi, maka tak berlebihan untuk mengatakan bahwa gagasan Hizbut Tahrir tentang khilafah itu absurd: tidak jelas. Apakah Anda mau mengikuti gagasan yang absurd?[]

Print Friendly, PDF & Email
Zainul Maarif

Dosen dan Peneliti di bidang Filsafat dan Agama. Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini telah mempublikasikan beberapa buku: "Imam Syafi'i: Ar-Risalah" (2018), "An-Naisaburi: Kitab Kebijaksanaan orang-orang Gila" (2017), "Logika Komunikasi" (2015, 2016), "Ibnu Arabi: Rahasia Asmaul Husna" (2015), "Retorika: Metode Komunikasi Publik" (2014, 2015), "Pos-Oksidentalisme: Identitas dan Alteritas Pos-Kolonial" (2013), "Filsafat Yunani" (2012), "Al-Jauziyah: Surga Yang Dijanjikan" (2011), "Pos-Oksidentalisme: Dekonstruksi atas Oksidentalisme Hassan Hanafi" (2007), "Sosiologi Pemikiran Islam" (2003), "Dekonstruksi Islam: Elaborasi Pemikiran Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid" (2003).

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Artikel

To Top