Connect with us

Khilafah HTI atau PBNU Madani?

Artikel

Khilafah HTI atau PBNU Madani?

Hizbut Tahrir menawarkan sistem khilafah di Indonesia sambil mendirikan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di pihak lain, Indonesia telah memiliki PBNU, (yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945). Patutkah khilafah ala HTI menggantikan PBNU yang sudah ada di Indonesia?

Di tulisan berjudul “Absurditas Khilafah versi Hizbut Tahrir”, saya sudah mencatat bahwa sistem khilafah ala Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak punya landasan pada Sunnah Nabi, dan mengarah ke sistem yang belum stabil dan mudah runtuh hingga bisa dibajak oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat dinasti yang tidak Islami. Catatan itu bisa jadi pegangan untuk menolak sistem khilafah ala HTI. Apakah dengan demikian PBNU di Indonesia patut dipertahankan? Apa landasan PBNU itu? Apakah PBNU itu Islami?

Perlu disadari bahwa Pancasila itu selaras dengan Al-Quran. Sila Pertamanya mengenai ketuhanan yang maha esa sepadan dengan ayat “Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa” (QS. Al-Ikhlas: 1). Sila keduanya mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab senafas dengan ayat “Barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Barangsiapa menghidupi seorang manusia sama dengan menghidupi seluruh manusia” (QS. Al-Maidah:32) dan ayat “Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk adil dan berbuat baik“ (QS. An-Nahl:90).

Sila ketiga Pancasila mengenai persatuan sehaluan dengan ayat “Berpegang teguhlah di tali Tuhan dan jangan berpecah belah” (QS. An-Nisa’: 103). Sila keempatnya mengenai permusyawaratan rakyat ekuivalen dengan ayat “Bermusyawarahlah dalam menghadapi persoalan” (QS. Ali Imran: 159). Sila kelimanya mengenai keadilan cocok dengan ayat “Berbuat adillah, karena keadilan dekat dengan ketakwaan” (QS. Al-Maidah: 8). Dengan demikian, kelima sila Pancasila itu Qurani.

Bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45?Bhinneka Tunggal Ika berarti keragaman yang menyatu, dan kesatuan yang tetap menghormati  keragaman. Prinsip kuno Nusantara itu tak jauh beda dengan apa yang terselenggara di Madinah di zaman Rasulullah. Madinah merupakan “NKRInya” Rasulullah. Di Negara Kesatuan Nabi Muhammad saw. itu, beragam suku, agama dan ras hidup bersama dalam kesatuan yang tetap melestarikan keragaman.

Shahifah Madinah, alias Piagam Madinah mencatat hal itu. Piagam Madinah merupakan konstitusi pegangan penduduk Madinah, yang antara lain menyebutkan bahwa umat Yahudi adalah satu dengan umat Islam sebagai warga Madinah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagai konstitusi, Piagam Madinah dapat disejajarkan dengan UUD 45 dan Pancasila di Indonesia.

Piagam Madinah adalah Sunnah Rasulullah, alias tradisi peninggalan Nabi Muhammad saw., yang menyebutkan tanah air yang harus dipertahankan, dan penghormatan pada keragaman yang disatukan dalam keragaman. Artinya, konstitusi dan dasar negara Madinah itu menganut Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan ala NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Di Indonesia, Piagam Madinah kita adalah Pancasila dan UUD 45 yang menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika, sementara Madinah kita adalah NKRI. Dengan kata lain, PBNU di Indonesia selaras dengan sistem kenegaraan Madinah di zaman Nabi. Kita, di Indonesia, justru berupaya mengacu kepada Sunnah Nabi. Apa yang diacu oleh Hizbut Tahrir?

Seperti diungkap di tulisan “Absurditas Khilafah versi Hizbut Tahrir”, Hizbut Tahrir tidak Qurani dan tidak punya landasan pada Sunnah Nabi. Yang diacu oleh Hizbut Tahrir adalah Sunnah Sahabat yang masih goyah dan sistem kerajaan yang tidak Islami.

Andai Hizbut Tahrir mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dalam mengumandangkan sistem Khilafah, niscaya Hizbut Tahrir akan mengkampanyekan demokrasi, karena khalifah (wakil) Tuhan) di muka bumi itu siapapun yang disebut sebagai manusia.

Andai Hizbut Tahri mengacu pada Sunnah Nabi, maka Hizbut Tahrir seharusnya mendorong perwujudan Masyarakat Madani yang berbhinneka tunggal ika dalam satu kawasan yang dipertahankan bersama-sama dan berkeadilan sosial, dan menyadari bahwa Rasulullah bersabda “Kalian lebih tahu mengenai urusan duniawi kalian”, sehingga Rasulullah tidak menunjuk siapa pengganti posisinya dan membiarkan para sahabat dan kita berijtihad dalam sistem pemerintahan sesuai dengan ruang waktu yang dihadapi.

Alih-alih mengacu pada Al-Quran yang humanistis-egalitarian-demokratis dan Sunnah Nabi yang pluralistik-rasional-kontekstual dalam hal khilafah, kepemimpinan dan kenegaraan, Hizbut Tahrir justru cenderung merujuk pada eksperimentasi para sahabat tentang khilafah yang belum sempurna dan dibajak oleh kaum nepotis yang membentuk kerajaan dinasti yang tidak Islami meski mengeksplisitkan Islam. Bila demikian halnya, layakkah khilafah ala HTI menggantikan PBNU di Indonesia yang lebih bernuansa Madani? []

Print Friendly, PDF & Email
Zainul Maarif

Dosen dan Peneliti di bidang Filsafat dan Agama. Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini telah mempublikasikan beberapa buku: "Imam Syafi'i: Ar-Risalah" (2018), "An-Naisaburi: Kitab Kebijaksanaan orang-orang Gila" (2017), "Logika Komunikasi" (2015, 2016), "Ibnu Arabi: Rahasia Asmaul Husna" (2015), "Retorika: Metode Komunikasi Publik" (2014, 2015), "Pos-Oksidentalisme: Identitas dan Alteritas Pos-Kolonial" (2013), "Filsafat Yunani" (2012), "Al-Jauziyah: Surga Yang Dijanjikan" (2011), "Pos-Oksidentalisme: Dekonstruksi atas Oksidentalisme Hassan Hanafi" (2007), "Sosiologi Pemikiran Islam" (2003), "Dekonstruksi Islam: Elaborasi Pemikiran Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid" (2003).

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Artikel

To Top