Connect with us

Hizbut Tahrir itu Syiah atau Sunni?

SUARA

Hizbut Tahrir itu Syiah atau Sunni?

Di diskusi publik dan bedah buku Menata Ormas Memperkuat Bangsa yang diselenggarakan Insan Madina dan Institute for Peacea and Security Studies (IPSS) di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, 26 April 2018, saya menjadi salah satu pembicara bersama Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia (Rochmat S. Labib), Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yudian Wahyudi), dan penulis buku tersebut (Sri Yunanto). Saya menyatakan ketidakjelasan konsep khilafah ala Hizbut Tahrir dan mendorong bangsa Indonesia untuk tetap berpegang teguh dan merealisasikan PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945). (Lih., Zainul Maarif, “Absurditas Khilafah versi Hizbut Tahrir”, Syiar Nusantara, 4 Mei 2018, dan Zainul Maarif, “Khilafah HTI atau PBNU Madani?”, Syiar Nusantara, 5 Mei 2018)

Untuk menjawab pernyataan saya tentang absurditas rujukan Hizbut Tahrir tentang khilafah itu, Ketua Umum HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) mengatakan bahwa HTI mengacu pada sistem khilafah Khulafaurrasyidin Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga Ali ibn Abi Thalib sambil merujuk pada hadits “`alaikum bi sunnati wa sunnati khulafâ’ ar-râsyidîn (Kalian harus berpegang pada tradisiku dan tradisi para pengganti yang membimbing).” Sayang, setelah mengungkapkan pernyataan itu, Ketua Umum HTI berikut para pengikutnya meninggalkan ruangan sebelum acara usai, maka mereka tidak mendengarkan apa yang kemudian saya catat di sini: Hizbut Tahrir itu Syiah atau Sunni?

Dua aliran besar dalam Islam itu memiliki perbedaan pendapat mengenai pengganti posisi Rasulullah saw. Di satu sisi, Syiah menyatakan bahwa Rasulullah telah menetapkan Ali ibn Abi Thalib sebagai pengganti posisinya. Lebih lanjut, Syiah meyakini bahwa khalifah Rasulillah (pengganti Nabi) alias Imam itu menempati posisi Nabi sebagai pemimpin agama dan politik yang infallible alias ma`shum alias terhindar dari dosa dan kesalahan. Posisi Imam tersebut selanjutnya dipegang oleh para imam berikutnya yang notabene keturunan Nabi Muhammad saw. dari jalur Ali ibn Abi Thalib dan Fathimah binti Rasulillah. Berdasarkan keyakinan itu, Syiah tidak mengakui kekhalifahan sebelum Ali Ibn Abi Thalib, yaitu kekhilafahaan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar ibn Khaththab dan Utsman ibn Affan.

Di sisi lain, Sunni menganggap Rasulullah saw. tidak menentukan siapa pengganti posisinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq dipilih menjadi penganti Nabi karena kesepakatan para sahabat melihat senioritas Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam shalat saat Rasulullah menjelang wafat. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar ibn Khaththab, Utsman ibn Affan lalu Ali ibn Abi Thalib diakui sebagai Khulafaurrasyidin: para pengganti posisi Nabi yang dapat membimbing umat. Sunni memandang mereka hanya mengganti posisi Nabi di bidang politik kenegaraan saja. Para khalifah tersebut tidak menggantikan posisi Nabi di bidang agama yang memiliki kemaksuman.

Sampai titik ini, pertanyaan dikembalikan ke Hizbut Tahrir: apakah Hizbut Tahrir itu Syiah atau Sunni? Jika mereka Syiah, maka mereka tidak mengakui kekhalifahan pra Ali ibn Abi Thalib, dan menganggap para khalifah itu sama dengan Nabi yang menentukan soal agama dan politik serta terbebas dari dosa dan kesalahan?

Hizbut Tahrir mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka juga tidak me”maksum”kan para khalifah, dan tidak menyamaratakan para khalifah itu dengan Nabi. Dengan jelas, mereka menyatakan sebagai orang-orang Sunni bukan orang-orang Syiah. Tapi, benarkah mereka Sunni?

Jika Hizbut Tahrir memang Sunni, maka mereka seharusnya sadar bahwa Sunni meyakini bahwa para khalifah hanya pemimpin “politik” umat pasca Nabi, yang tidak menggantikan posisi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul di bidang “agama”. Terkait dengan hal ihwal “politik” yang notebene urusan duniawi, Rasulullah saw. telah bersabda: “Antum a`lamu bi umûri dunyâkum” (Kalian lebih tahu tentang urusan duniawi kalian).

Artinya, ijtihad dibuka lebar terkait urusan politik duniawi. Prinsip-prinsip dasar keislaman saja yang seharusnya tetap dipegang teguh dalam kehidupan politik bernegara, seperti prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan dan lain sebagaianya. Adapun perwujuduan dari prinsip-prinsip itu disesuaikan dengan ruang dan waktu yang ada, tanpa melulu harus merujuk pada manifestasi politik lama.

Karena itu, politik duniawi di masa masing-masing dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berbeda antara satu dan yang lain. Dinasti-dinasti yang dibentuk orang Islam dari mulai Dinasti Umayah hingga Dinasti Turki Utsmani juga berbeda corak politik dibandingkan Khulafaurrasyidin. Umat Islam di Indonesia pun berusaha mewujudkan Piagam Madinah dan Masyarakat Madinah yang multi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) sesuai dengan kondisi Indonesia melalui PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945).

Apakah Hizbut Tahrir berpikiran sedemikian rupa? Yang jelas, Hizbut Tahrir tidak mengakui PBNU, disamping tidak mengakui Syiah dan tidak sungguh-sungguh Sunni. Oleh karena itu, tak berlebihan jika Hizbut Tahrir disebut sebagai organisasi yang tidak jelas, yang mengajak kita ke masa depan dengan cara melangkah mundur menghadap belakang menuju jurang, sebagaimana dipraktekkan oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dewasa ini, yang sama-sama mengusung ide khilafah yang absurd sambil mempertontonkan tindakan biadab. Naudzubillah![]

Print Friendly, PDF & Email
Zainul Maarif

Dosen dan Peneliti di bidang Filsafat dan Agama. Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini telah mempublikasikan beberapa buku: "Imam Syafi'i: Ar-Risalah" (2018), "An-Naisaburi: Kitab Kebijaksanaan orang-orang Gila" (2017), "Logika Komunikasi" (2015, 2016), "Ibnu Arabi: Rahasia Asmaul Husna" (2015), "Retorika: Metode Komunikasi Publik" (2014, 2015), "Pos-Oksidentalisme: Identitas dan Alteritas Pos-Kolonial" (2013), "Filsafat Yunani" (2012), "Al-Jauziyah: Surga Yang Dijanjikan" (2011), "Pos-Oksidentalisme: Dekonstruksi atas Oksidentalisme Hassan Hanafi" (2007), "Sosiologi Pemikiran Islam" (2003), "Dekonstruksi Islam: Elaborasi Pemikiran Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid" (2003).

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top