Connect with us

Tantangan Ideologis Pasca Ormas HTI Bubar

SUARA

Tantangan Ideologis Pasca Ormas HTI Bubar

Setelah sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Gugatan HTI melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ‘pun ditolak. Maka, praktis ormas HTI dinyatakan bubar dan terlarang di Indonesia.

Namun, sebagai sebuah ideologi, ia tak bisa dihapus semudah membubarkan ormasnya. Ideologi bukan perkara hitam di atas putih, bukan pula perkara fisik. Ia bersemayam dalam pikiran, meski tanpa lembaga, hitam di atas putih, dan lain-lain. Ia pada akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan subjeknya dalam berbagai hal.

Hingga putusan PTUN dibacakan, massa HTI masih beraksi di depan pengadilan, menyampaikan aspirasi keberatannya. Bahkan, di media sosial, mereka “menguasai” obrolan maya dan melayangkan berbagai propaganda hingga mengisi trending topic di Twitter. Semua ini tentu menunjukkan bahwa eksistensi HTI sebagai idologi di pikiran para pengikutnya belum padam seiring putusan pengadilan.

Tentu, pemerintah tak bisa menghukum isi pikiran rakyatnya. Toh, membuktikannya saja sulit. Ia baru bisa ditindak ketika bermetamorfosa menjadi tindakan yang melanggar.

Tentu, itu tantangan tersendiri bagi negara dan rakyat Indonesia. Tantangan itu berupa kebutuhan akan upaya diskursus bercorak persuasif dan berorientasi konstruktif untuk merangkul eks-HTI guna bergabung dalam moderatisme Islam Indonesia, mungkin dengan coraknya tersendiri yang bisa saja dengan ragam perbedaan pandangan di sana-sini, namun tak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman kita.

Tak mudahnya tantangan itu mengingat, pertama,meski relatif muda dibandingkan NU dan Muhammadiyah, namun HTI sudah cukup lama masuk ke Indonesia, yakni sejak 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Artinya, dalam jangka waktu lebih tiga dekade tersebut, HTI telah membangun diri sebagai sebuah ideologi di Indonesia, dan relatif telah begitu tertanam dan berpengaruh bagi para pengikutnya. Sehingga, tentu proses internalisasi nilai-nilai yang cukup lama itu membutuhkan upaya dan waktu yang tak sebentar juga untuk mencerabutnya dari pikiran eks pengikutnya.

Kedua, sejak awal masuk ke Indonesia, HTI menjadikan kampus-kampus sebagai “gerbang”-nya, di mana entitas itu sudah relatif kuat mempengaruhi paradigma keislaman dan kebangsaan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Dan, seperti kita tahu, mahasiswa berada pada level yang tak mudah diubah ideologi pemikirannya. Butuh pendekatan khusus juga untuk mereka, yang itu berbeda dengan pendekatan terhadap simpatisan awam.

Ketiga, meskipun mereka mempromosikan gagasan Islam yang radikal dan skriptural, kelahirannya juga merupakan respon masyarakat Islam terhadap modernisasi. Sehingga, relatif ada kompleksitas dalam ideologi ini yang tentu itu menjadi tantangan berat tersendiri untuk dibersihkan.

Keempat,sebagai gerakan Islam radikal, meskipun ditemui ragam perbedaan dengan gerakan Islam radikal lainnya, khususnya secara politik. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ragam irisan juga ada di antara HTI dan gerakan radikal Islam lainnya. Sehingga, peluang eks-HTI berlabuh ke gerakan radikal lainnya dengan membawa pengaruh tersendiri masih berpeluang besar. Apalagi, kita ketahui bahwa fenomena baru –dan mungkin khas- Hizbut Tahrir di Indonesia di tengah pembubarannya, mereka bersikap permisif dan kompromis dengan mau menjalani proses hukum Indonesia yang dalam pandangan ideologi mereka sebenarnya sesuatu yang munkaratau sesat. Di mana itu menunjukkan mereka terbuka terhadap upaya untuk memperjuangkan ideologinya secara mendasar dan substansial meski harus menggadaikan prinsip-prinsip metodologisnya. Poin ini tampaknya adalah yang paling penting karena jika berhasil, mereka yang selama ini terkumpul di satu ormas justru akan menyebar dan memberi pengaruh negatif terhadap ormas-ormas atau gerakan-gerakan lain yang bisa membuat gerakan radikal Islam menjadi semakin radikal secara politik.

Sebenarnya, Indonesia memiliki peluang tersendiri terkait tantangan ini, yakni aset civil society yang menolak paradigma radikalis dalam bentuk apapun, corak keberislaman masyarakatnya yang moderat, serta kekuatan ormas Islam (khususnya NU dan Muhammadiyah). Oleh karena itu, agenda selanjutnya setelah pembubaran dan pelarangan secara formal-simbolik oleh negara adalah agenda merangkul eks-HTI melalui kekuatan tersebut untuk masuk pada corak keberislaman yang moderat dan cita-cita politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan, di sinilah sebenarnya tantangan dan kerja sesungguhnya dimulai dengan tolok ukur yang tak mudah. Di sini pula langkah jangka menengah dan panjang pemerintah, yakni bukan lagi pemerintah hadir sendiri melalui pendekatan hukum, melainkan melalui kekuatan civil society dengan pendekatan sosial-keagamaan.

Print Friendly, PDF & Email
Husein Ja'far Al Hadar

Sarjana, Peneliti, dan Penulis Keislaman.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top