Connect with us

Sertifikat Halal atau Sertifikat Haram?

SUARA

Sertifikat Halal atau Sertifikat Haram?

Sekarang, sertifikasi halal sudah merambah ke luar domain makanan manusia. Makanan binatang, seperti kucing, pun mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI): seolah-olah binatang mendapatkan taklif (kewajiban) dari Tuhan untuk taat beragama seperti manusia. Demikian pula kulkas diiklankan oleh suatu perusahan sebagai kulkas bersertifikat halal MUI: seolah-olah manusia akan memakan kulkas. Fenomena itu tentu menggelikan, mengingat sertifikat halal untuk makanan manusia saja ‘bermasalah’, apalagi sertikat halal untuk makanan binatang dan peralatan.

Sertifikat halal untuk makanan manusia dikatakan ‘bermasalah’ karena qaidah fiqh (landasan hukum Islam) yang seharusnya dipahami betul oleh orang-orang MUI menyatakan bahwa “al-ashlu fi al-asyyâ’ al-ibâhah hatta yadulla ad-dalîl `alâ at-tahrîm”. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan (dihalalkan) sampai ada bukti tentang keharamannya.

Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili di buku Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ  fi al-Madzâhib al-Arba’ah (Damaskus: Darul Fikr, 2006), jilid 1, halaman 190, menyebutkan bahwa kaidah tersebut merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Mayoritas aliran dalam hukum Islam menyepakati bahwa segala sesuatu pada hakikat halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hanya Mazhab Hanafi yang berpendapat sebaliknya, bahwa segala sesuatu pada dasarnya haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Di titik itu pertanyaan mencuat: apakah MUI menggunakan pendapat Mazhab Hanafi dalam menerbitkan sertifikat halal, sehingga segala sesuatu dianggap haram dan perlu disertifikasi kehalalannya?

Sebagaimana tersebut di atas MUI adalah singkatan dari Mejelis Ulama Indonesia. Seluruh ulama Indonesia diandaikan berafiliasi pada MUI. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia pun menginduk ke MUI. Selaku persatuan organisasi-organisasi Islam Indonesia dan ulama-ulama Islam Indonesia, MUI  seharusnya berposisi “di atas dan untuk semua golongan”, di mana pendapat jumhur ulamalah yang seharusnya dipegang. Artinya, MUI seharusnya sependapat dengan jumhur ulama yang menghalalkan segala sesuatu sebelum ditemukan dalil pengharamannya.

Lagi pula, mayoritas umat Islam di Indonesia bukan penganut Mazhab Hanafi. Di Indonesia, mayoritas umat Islam bermazhab Syafi’i. Mengingat yang berpendapat berseberangan dengan jumhur dalam hal halal-haram itu hanya Mazhab Hanafi, maka Mazhab Syafi’i selaras dengan pendapat jumhur; dan MUI seharusnya mengikuti pendapat Mazhab Syafi’i yang notabene dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Sekiranya MUI benar-benar organisasi induk bagi seluruh organisasi Islam di Indonesia, yang mengayomi seluruh umat Islam Indoensia yang mayoritas bermazhab Syafi’i, maka MUI seharusnya mengikuti pendapat Mazhab Syafi’i, di satu sisi, dan mengikuti pendapat mayoritas ulama, di sisi lain. Dengan begitu, kaidah di atas menjadi pegangan MUI dalam menentukan halal dan haram sesuatu.

Kalau segala sesuatu pada hakikatnya halal selain yang diharamkan Allah dan Rasulullah, maka sertifikasi halal tidak diperlukan sama sekali. Jangankan untuk makanan kucing dan kulkas, sertifikat halal untuk makanan manusia pun tidak usah ada. Mengapa demikian, karena semuanya pada hakikatnya halal, selain yang disebut haram oleh Al-Quran dan Hadits. Jika sertifikat halal diterapkan, maka yang muncul adalah tindakan yang ‘sia-sia’ dan konyol: seperti sertifikasi makanan kucing dan kulkas tersebut di atas, bahkan sertifikasi apapun yang ada di sekitar kita dan yang melekat di tubuh kita.

Bila ‘kapitalisme religius’ yang menjadi latar belakang penerbitan sertikat halal, tentu sertifikasi halal yang sekarang ada dan dikembangkan ke domain yang semakin luas itu bukan hal yang ‘sia-sia’, justru sangat menguntungkan. Lembaga pengsertifikasi halal seperti MUI bisa menangguk banyak untung dari berbagai perusahaan yang mau tidak mau memohon sertifikat halal untuk barang dagangannya yang ‘pada dasarnya halal dari sananya’.

Sebaliknya, jika MUI berpegang pada pendapat jumhur ulama, maka sertifikat yang dikeluarkan bukan sertifikat halal, melainkan sertikat haram. Di Al-Quran, jelas disebutkan bahwa yang haram adalah bangkai, darah dan daging babi. Itu sebagian dari hal-hal yang haram, selain misalnya binatang buas, binatang bertaring dan minuman beralkohol. Yang bisa dilakukan oleh MUI adalah memberi label haram untuk makanan-makanan yang mengandung atau terbuat dari hal-hal haram itu. Misalnya, sertifikat haram untuk daging babi, daging anjing  dan bir.

Hal-hal yang disertifikasi memang menjadi sedikit, karena yang haram hanya sedikit, sementara yang halal jauh lebih dominan. Karena sedikit yang terserfitikasi haram, ‘potensi keuntungan’ untuk lembaga pengsertifikasi memang sedikit. ‘Kapitalisme religius’ tidak bisa bermain banyak di situ. Tapi, justru yang sedemikian itu selaras dengan keberadaan lembaga seperti MUI, yang seharusnya mengikuti kata jumhur ulama, yang menganggap segala hal pada hakikatnya halal, tanpa perlu disertifikasi halal. []

Print Friendly, PDF & Email
Zainul Maarif

Dosen dan Peneliti di bidang Filsafat dan Agama. Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini telah mempublikasikan beberapa buku: "Imam Syafi'i: Ar-Risalah" (2018), "An-Naisaburi: Kitab Kebijaksanaan orang-orang Gila" (2017), "Logika Komunikasi" (2015, 2016), "Ibnu Arabi: Rahasia Asmaul Husna" (2015), "Retorika: Metode Komunikasi Publik" (2014, 2015), "Pos-Oksidentalisme: Identitas dan Alteritas Pos-Kolonial" (2013), "Filsafat Yunani" (2012), "Al-Jauziyah: Surga Yang Dijanjikan" (2011), "Pos-Oksidentalisme: Dekonstruksi atas Oksidentalisme Hassan Hanafi" (2007), "Sosiologi Pemikiran Islam" (2003), "Dekonstruksi Islam: Elaborasi Pemikiran Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid" (2003).

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top