Connect with us

Gerakan Islam Eksklusif Merebak, Pihak Kampus Penting Merespon

KABAR

Gerakan Islam Eksklusif Merebak, Pihak Kampus Penting Merespon

SYIARNUSANTARA.ID – Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) di enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum dan dua PTN agama di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga berusaha untuk memahami bagaimana tanggapan otoritas kampus terhadap dominasi gerakan Tarbiyah di kampus-kampus PTN.

Kedelapan PTN tersebut adalah Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Sebelas Maret (UNS), IAIN Surakarta, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), IAIN Purwokerto, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Menurut Tim Peneliti LPPM Unusia Unu Herlambang, secara umum otoritas kampus saat ini memahami ancaman-ancaman radikalisme dalam definisinya sebagai potensi atau kecenderungan yang mengarah pada intoleransi kekerasan serta kontra NKRI dan/atau Pancasila. Dengan pemahaman semacam itu, otoritas kampus hanya fokus pada gerakan-gerakan yang memiliki kaitan langsung dengan terorisme.

Sementara pada saat yang sama, menurut Herlambang, otoritas kampus belum memiliki perspektif dan kerangka operasional untuk menilai potensi tantangan dan ancaman jangka panjang yang muncul dari ideologi dan gerakan dakwah tertentu atas kebinekaan, demokrasi, NKRI, dan Pancasila dalam jangka panjang. Misalnya adalah ideologi dan gerakan dakwah yang berorientasi pada ‘Islamisasi’, purifikasi, serta orientasi gerakan dakwah kampus tersebut terhadap gerakan-gerakan Islam internasional seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir.

Menurutnya, selain majemuk secara agama, civitas akademik di PTN-PTN umum pada dasarnya juga plural dalam paham keislaman. Di beberapa tempat ada dominan NU dan Muhammadiyah, namun tidak secara otomatis mereka dapat meredakan atau menetralisir perkembangan pandangan dan gerakan dengan orientasi seperti tersebut tadi. Selain karena belum adanya perspektif dan kerangka operasional yang jelas sebagai acuan tindakan, mereka juga tidak selalu memiliki wewenang untuk bertindak.

Secara umum, menurut Herlambang, mereka melihat bahwa dalam ukuran-ukuran nasionalisme, keindonesiaan, dan NKRI, beberapa organisasi kemahasiswaan Islam yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung jauh lebih jelas. “Mereka [HMI dan PMII] memiliki konstitusi internal yang telah menerima Pancasila sebagai asas,” ujar Herlambang. Menurut Herlambang, pendapat itu dikemukakan oleh beberapa narasumber penelitian di UNDIP. Namun, kendati dinilai memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap keindonesiaan, sayangnya, organisasi-organisasi tersebut belum dapat masuk ke dalam lingkaran inti kegiatan dakwah kampus. Bahkan tampaknya organisasi-organisasi tersebut belum memandang penting kegiatan dakwah kampus.

Kecenderungan ‘Islamisasi’ di dalam kampus tampak misalnya dalam struktur kepengurusan pemerintahan mahasiswa atau BEM. Menurut Herlambang, pandangan-pandangan mahasiswa non-muslim antara lain menunjukkan munculnya suasana yang kurang nyaman ketika narasi dan simbol-simbol agama dihadirkan dan dibawa ke ruang publik mahasiswa untuk kepentingan kepolitikan mahasiswa.

Peneliti LPPM Unusia lainnya, Muhammad Nurun Najib, mengatakan bahwa gejala-gejala tersebut sesungguhnya mudah untuk dikenali di masing-masing kampus. Khususnya di PTN umum, polanya hampir sama. Pertama mengisi dan menguasai Lembaga Dakwah Kampus dan dari sana penguasaan lembaga pemerintahan mahasiswa atau BEM bergulir. Otoritas kampus di PTN dapat secara langsung untuk memeriksa gejala tersebut lebih dekat.

“Satu hal penting yang secara umum ditemukan di penelitian ini adalah strategisnya LDK dalam proses reproduksi paham tersebut. Namun, kita akan keliru bila menganggap bahwa Lembaga Dakwah Kampus merupakan organisasi yang monolitik dan berideologi tunggal. Di dalamnya berlangsung kontestasi dan konflik,” kata Najib.

Penelitian ini, kata Najib, berusaha untuk menunjukkan bagaimana para aktor dan pendukung masing-masing kelompok mengembangkan pandangan-pandangan dan praktik keagamaan mereka melalui berbagai institusi di dalam kampus. Sejauh penelitian ini dapatkan, proses tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

LDK, ujarnya, menjadi infrastruktur utama bersama BEM. Kedua lembaga tersebut sangat penting bukan karena mereka memiliki kekuatan di dalam dirinya sendiri. Keunggulan Jamaah Tarbiyah dan KAMMI adalah kemampuan mereka untuk mengelola dua lembaga tersebut sebagai bagian untuk merealisir proyeksi dan visi mereka.

“Kampus adalah miniatur negara. Dalam pengertian tertentu, ‘Islamisasi Indonesia’ dimulai dari ‘Islamisasi kampus’. Di pihak lain, kelompok Salafi lebih mengutamakan pemurnian, purifikasi, atau tashfiyah dalam istilah mereka. Salafi tidak memiliki organ khusus yang mewadahi kegiatan mahasiswa semacam KAMMI yang dibentuk Jamaah Tarbiyah/FSLDK atau Gema Pembebasan oleh HTI,” katanya.

Najib menambahkan, penelitian ini selanjutnya juga mempertanyakan, apakah pendekatan kekuasaan cukup untuk mengerem atau menghambat bibit-bibit radikalisme seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia? Bagaimanapun, menurut Najib, pembubaran terhadap HTI tersebut dilakukan dengan alasan yang sangat clear dan kuat.

Namun, kata dia, pendekatan semacam itu faktanya belum cukup mampu menon-HTI-kan mereka yang semula tergabung pada HTI. Tampaknya Pemerintah belum memiliki kerangka kerja untuk ‘menetralisasi’ mereka yang semula bergabung dengan HTI. Terlebih anggota HTI telah tersebar begitu rupa, mulai dari kalangan mahasiswa, tenaga pendidik, masyarakat, bahkan hingga pegawai negeri dan anak-anak sekolah. Dalam konteks kampus, kegiatan-kegiatan organ yang memiliki kaitan ideologis dan gerakan dengan HTI, seperti Gema Pembebasan, masih berlangsung. Sebagian terbuka dan sebagian lagi dilakukan secara tertutup.

Bila pendekatan kekuasaan tidak cukup efektif, pendekatan apa yang semestinya dilakukan? Apakah organ-organ kemahasiswaan Islam seperti HMI, PMII, IMM, dan IPNU mampu mengisi kebutuhan mahasiswa terhadap agama?

Menurut Najib, pertanyaan tersebut belum dapat dijawab melalui penelitian yang dilaksanakan LPPM UNUSIA tersebut. Namun ia berharap bahwa langkah-langkah PTN umum seperti di UNSOED dan UGM yang mendorong NU dan Muhammadiyah berperan dalam kegiatan-kegiatan kampus akan bergayung sambut dengan langkah-langkah sistemik NU dan Muhammadiyah dalam mengisi kehausan mahasiswa muslim terhadap asupan pengetahuan dan wawasan keislaman.

Najib mengatakan bahwa pendekatan kekuasaan merupakan pendekatan yang tidak dapat diabaikan apabila potensi gerakan dakwah telah terbukti menunjukkan ancaman pada sendi-sendi kenegaraan dan kebangsaan yang disepakati para founding fathers. Namun, menurutnya, penelitian ini juga berpandangan bahwa elemen civil society yang juga harus berperan aktif dalam mengisi kegiatan-kegiatan dakwah yang telah terlembaga secara mapan di kampus. Dua pendekatan tersebut harus saling bahu-membahu, dengan keterlibatan aktif otoritas kampus, dan mesti menjaga agar keduanya dapat berjalan dalam rel-rel demokrasi.

“Kampus sebagai dunia akademi perlu mengambil langkah-langkah yang mendasar dan substansial untuk mencegahnya tanpa harus mengorbankan prinsip kebebasan akademik. Dan untuk mendukung itu, kebijakan nasional yang clear and distinct terkait Islam eksklusif di kampus harus segera dirumuskan,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in KABAR

To Top