Connect with us

Dakwah Kampus: Dari Ideologi Islam Hingga Komposisi Menteri

SUARA

Dakwah Kampus: Dari Ideologi Islam Hingga Komposisi Menteri

Oleh: Naeni Amanullah, M.Si *) 

Fulanah adalah seorang mahasiswi di fakultas eksakta, UNSOED Purwokerto. Ia seorang aktivis unit kerohanian Islam yang lazim dikenal dengan istilah LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Di sela-sela kesibukan sebagai mahasiswa,  Fulanah selalu meluangkan waktu untuk aktif mengurus dan mengikuti kegiatan-kegiatan unit kerohanian Islam di tingkat Fakultas dan Universitas.

Fulanah merasa mendapatkan pemahaman baru tentang Islam di LDK. Ia diajari tentang dakwah fardliyyah yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, juga ‘dakwah proker (program kerja)’ – istilah populer di lingkungannya untuk menamai berbagai program dan kegiatan LDK. Kajian di LDK lebih mendalam. Ia mengenal perspektif baru, antara lain bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dapat menjadi ladang dakwah dan kewajiban Muslim untuk menjalaninya.

Cara pandang yang baru ia dapatkan untuk nyaris segalahal. Negara, pemerintahan, dan kehidupan secara umum dipandang dari sudut pandang Islam. Dalam cara pandang yang baru itu,  Islam adalah masa kini yang harus ditunaikan melalui dakwah demi terwujudnya Islam di masa depan, baik dalam realitas sosial politik maupun sosial ekonomi. Sebab, dari materi yang ia dapatkan, Islam merupakan sistem yang komprehensif (syumuliyatul Islam) yang telah lengkap dan meliputi segala urusan.

Untuk mendapatkan materi secara lengkap, seorang kader LDK harus menempuh proses kaderisasi yang berjenjang. Di Tekad I, demikian nama jenjang kaderisasi di kampusnya, kader diperkenalkan antara lain pada prinsip lembaga dakwah, syahadat, sumuliyatul Islam. Di Tekad II, kader diajarkan antara lain tentang fiqh prioritas, tarbiyahdzatiyah, qiyadah wal jundiyah. Sementara di jenjang ketiga, kader diajak untuk mendalami konsep ummah atau umat yang mengkaji konsep, ideologi, dan aliran-aliran dalam Islam. Menurut Fulanah, tidak semua aktivis LDK mampu menempuh ketiga jenjang tadi. Seleksi alam selalu terjadi. Ia sendiri,  kendati mengikuti jenjang kaderisasi itu, sangat jarang membicarakan materi ideologi.  Materi politik lebih banyak dipercakapkan oleh para ikhwan. “Kita sih lebih mengurusi hal-hal yang kecil aja dulu deh.Ibadah kita masih bolong-bolong,  kok sudah ngomongin yang jauh-jauh, apalagi politik”, demikian katanya.

Fulanah telah menemukan tempat baru mempelajari Islam. LDK menyajikan wadah dan orientasi baru dalam menjalankan Islam, di mana sebuah negeri, politik, ekonomi, dan kehidupan secara umum yang ‘Islami’ layak diperjuangkan melalui dakwah, sebagai bentuk mengamalkan Islam. Hal penting lain, di LDK Fulanah mendapat tuntunan untuk membedakan konsep dan praktik-praktik Islam yang murni dan yang masih mengandung syirik. Sebagai contoh,  ia tidak menolak ziarah kubur atau mendoakan orang yang telah meninggal. Namun dalam pandangannya, menaburkan bunga di makam adalah perbuatan syirik.

Cuplikan kisah Fulanah itu ditemukan dalam penelitian tentang gerakan dakwah mahasiswa yang dilaksanakan oleh LPPM UNU Indonesia pada penghujung 2018 sampai awal 2019.Selain di UNSOED, penelitian dilakukan di tujuh kampus negeri yang lain di Jawa Tengah dan DIY. Salah satu titik tekan penelitian itu adalah menguak kiprah dakwah di dalam kampus yang dalam gerakan maupun pandangannya dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional.

Ekosistem Dakwah Kampus

Dengan nama yang berbeda-beda, LDK selalu dapat dijumpai khususnya di kampus-kampus PTN umum. Sejak 1986 LDK telah membangun jaringan bernama Forum Silaturahmi LDK (FSLDK) yang secara periodic mengumpulkan ribuan ADK (Aktivis Dakwah Kampus) dari sejumlah perguruan tinggi. Namun sesungguhnya persemaian benih LDK dapat dilacak sumbernya sejak akhir dekade 1970.

Dalam disertasinya, Yon Machmudi (2006)  mengemukakan bahwa setelah aktivitas politik mahasiswa di kampus diredam orde baru melalui kebijakan NKK/BKK, mahasiswa-mahasiswa Islam menjaga jarak dari politik dan mulai menekuni dasar-dasar ajaran Islam. Machmudi mencatat bahwa tokoh penting yang mengenalkan dakwah Islam di kampus adalah Imaduddin Abdurrahim. Ia mendirikan Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) pada tahun 1973, untuk mendidik kader-kader dakwah dari berbagai kampus non-agama. Selain menyelenggarakan kaderisasi, LMD meletakkan fondasi baru atas fungsi masjid kampus. Dalam pandangan Imaduddin, masjid kampus bukan hanya berfungsi sebagai tempat bersembahyang, melainkan mesti menjadi pusat pendidikan bagi para pemuda Muslim yang diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan (Machmudi, 2006).

Rintisan Imaduddin Abdurrahim terus berkembang. Pada awal 1980-an, alumni-alumni LMD mulai mengembangkan pandangan-pandangan keislaman yang secara spesifik dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir, dalam nama Jamaah Tarbiyah. Mereka menjadikan karya-karya pemikir Ikhwanul Muslimin seperti Said Hawwa dan Sayyid Quthub sebagai bacaan standar di lingkaran aktivis masjid-masjid kampus.

Namun selainitu, yang  tidak kalah penting adalah peran JamaahTarbiyah dalam mendorong pelembagaan unit-unit kerohanian Islam di kampus. Dengan pelembagaan tersebut, seperti di bawah nama Rohis (Rohani Islam), aktivitas mereka menjadi bagian resmi kegiatan kemahasiswaan.

Bagaimanapun, ketika sejumlah LDK berkumpul pada tahun 1986 di UGM, Jamaah Tarbiyah bukan satu-satunya kelompok ideologis di dalam tubuh LDK. Selain mereka, telah berkembang pula Hizbut Tahrir (HT) yang beberapa dekade selanjutnya mendeklarasikan diri menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Salafi. Berbeda dengan Jamaah Tarbiyah yang berupaya menggerakkan islamisasi melalui jalur politik dan demokrasi, HT sudah sejak saat itu telah aktif mengkampanyekan khilafah Islamiyah di kelompok-kelompok yang mereka bina. Machmudi mencatat bahwa persaingan antara keduanya berlangsung mulai tingkat LDK hingga FSLDK. Di FSLDK, HT sempat memegang tampuk kepemimpinan setidaknya selama lima tahun, sejak 1993 hingga kembali kepada Jamaah Tarbiyah padatahun 1998.

***

Kisah Fulanah mengilustrasikan warna pandangan keislaman yang berkembang di LDK secara umum. Kendati pernak-pernik di masing-masing kampus bervariasi, namun kontur umumnya tidak jauh berbeda. LDK sejak semula bukanlah wadah kosong yang bisa diisi secara manasuka oleh pandangan ideologis dan praktik-praktik keislaman yang di dalam masyarakat Indonesia secara umum berwarna-warni. Alhasil, secara genealogis maupun historis, kita bisa melihat bahwa pengaruh gerakan dan wacana Islam transnasional telah cukup lama berurat dan berakar di dalam LDK. Pada gilirannya, cara pandang demikian juga mengisi ruang-ruang politik kampus.

Ideologi Islam dan Kebhinnekaan dalam Politik Kampus

Salah satu sentilan terhadap pemerintahan mahasiswa (BEM) di UNS adalah tiadanya menteri dari unsur non-Muslim. Mengapa demikian? Salah seorang pejabat BEM menjelaskan bahwa mereka tidak berani ambil resiko merekrut aparat.Tim yang solid membutuhkan sesuatu‘yang terus-menerus mengikat’. Sentilan atau kritik semacam itu bukan muncul dari unsur mahasiswa  non-muslim, melainkan dari mahasiswa muslim.

Kritik lain pada pemerintahan mahasiswa juga muncul di UGM. Seorang aktivis kerohanian Katolik mengemukakan rasa herannya ketika BEM KM (pada salah satu periode pemerintahan) tidak memberikan apresiasi atau ucapan selamat atas perayaan hari besar agama selain Islam. Secara pribadi ia tidak punya keberatan apapun atas hal itu.  Ia menduga bahwa tiadanya ucapan selamat itu adalah ekspresi keyakinan personal pimpinan BEM KM. Namun menjadi aneh baginya, karena hal itu terjadi justru pada lembaga public mahasiswa di kampus yang notabene heterogen.

Serupa namun tak sama terjadi di UNSOED. Dalam sebuah perkuliahan, salahseorang dosen di jurusan Farmasi menyisipkan penjelasan dari Kitab Suci dalam paparan kuliahnya di dalam kelas. Beberapa mahasiswa keberatan, namun hanya berani menyatakannya di luar kelas. Selain terkait relevansi, mereka mempermasalahkan sensitivitas dosen itu pada mahasiswa yang agamanya berbeda-beda.

Kisah serupa itu dapat dijumpai di kampus-kampus lain tempat penelitian oleh LPPM UNUSIA dilaksanakan. Antara lain di UNNES, UNDIP, dan UNY. Penelitian oleh LPPM UNUSIA itu menyoal kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi perkembangan intoleransi, dan bilamanakah itu menjadi masalah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

Secara khusus, penelitian LPPM UNUSIA mengamati gerak dan kiprah kelompok dakwah yang paling dominan di kampus-kampus umum, yaitu Jamaah Tarbiyah dan Hizbut Tahrir. Dari sejumlah literatur disebutkan keduanya telah berkiprah lama melalui LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Kendati memiliki perbedaan yang tidak kecil,  keduanya memiliki beberapa kesamaan, antara lain orientasi keislamannya yang berkiblat pada gerakan Islam transnasional. Yang pertama berkiblat pada Ikhwanul Muslimin, dan yang kedua berkiblat pada jaringan Hizbut Tahrir.

Kisah tentang Hizbut Tahrir di Indonesia boleh dikatakan telah tamat secara yuridis. Yakni setelah HTI dibubarkan pada tahun 2017. Namun tidak demikian dengan aktivitasnya di akar rumput, antara lain di kalangan mahasiswa dan unsure civitas akademik yang lain. Organisasi yang dibubarkan tidak serta merta menihilkan ideologi dan pandangan yang telah tertanam sangat kuat. Apalagi sampai saat ini Pemerintah tidak memiliki rumusan dan langkah yang tegas untuk mengkonversi pandangan dan ideologi para aktivis dan simpatisasn HTI ke dalam model keislaman yang tidak mengambil posisi bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan.

Mengikuti kebijakan Pemerintah, otoritas kampus UNY telah melarang keberadaan  HTI. Namun larangan itu hanya efektif di lingkungan kampus saja. Sebab pemangku otoritas kampus tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan civitas akademiknya di luar pagar kampus,  sehingga tidak mampu berbuat apa-apa jika di antara mereka ada yang masih bergiat dalam Hizbut Tahrir atau dengan kelompok serupa dengan nama lain. Apa yang berlangsung di luar kampus berada di luar yurisdiksi pemegang otoritas kampus. Jangkauan kewenangan yang terbatas semacam ini, dalam penelitian LPPM UNUSIA, merupakan salah satu kondisi umum yang membatasi langkah-langkah kampus dalam mencegah perkembangan gerakan keagamaan  yang berpotensi merugikan kebinekaan  Indonesia. Khususnya dalam berhadapan dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang mencita-citakan khilafah Islamiyah.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh masing-masing kampus.Untuk menertibkan pelayanan akademik, otoritas kampus UNNES mengharuskan seluruh civitas akademiknya untuk membuka wajah dan berpakaian sopan di lingkungan kampus. Kebijakan serupa pernah dicoba di salah satu Fakultas di UNS melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Dekan. Surat Edaran itu pada akhirnya dibatalkan karena mengundang polemik. Salah satu yang merisaukan pihak Universitas adalah tudingan di media massa dan media sosial bahwa pelarangan untuk menutup muka mengindikasikan bahwa UNS ‘anti-Islam’, ‘terjangkitIslamphobia’, dan‘melanggar hak asasi manusia’.

Kebijakan model lain diambil di UGM dan UNSOED. Selama ini, kegiatan AAI (Asistensi Agama Islam atau mentoring) dianggap sebagai salah satu medium penyebaran paham Islam eksklusif. UGM  mengambil langkah dengan membubarkan kegiatan tersebut. Selain itu otoritas kampus menyelenggarakan kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga untuk melatih dosen-dosen matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI).Untuk alasan yang sama, pelaksanaan AAI di UNSOED saat ini diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah PAI untuk mengantisipasi perkembangan paham Islam eksklusif.

***

Sejauh ini, setiap kampus telah mengambil langkah-langkah khusus sesuai kondisi kampus masing-masing. Seperti di UNNES dan UNDIP yang membentuk Tim Anti Radikalisme UNDIP (Timaru). Di bawah Kementerian Agama, kampus-kampus negeri agama mengembangkan moderatisme Islam (Islam wasathan). Selain itu secara khusus IAIN Purwokerto menyelenggarakan pesantren bagi mahasiswa baru yang gagal dalam tes baca tulis Alquran; sementara IAIN Surakarta menggalakkan kesenian religi dan tilawah.

Dalam temuan LPPM UNUSIA, langkah-langkah di atas ternyata harus bersicepat dengan fenomena yang dikemukakan di awal tulisan. Dengan atau tanpa sepengetahuan otoritas kampus, simbol-simbol agama telah mencuat dan tampil secara kasat mata sebagai identitas politik yang mensegregasi pengelompokan politik berdasar agama dalam dunia perguruan tinggi negeri yang hakikatnya plural–setidaknya di beberapa kampus dalam penelitian UNUSIA. Akan menjadi paradoks, dan berbahaya, apabila di tengah masyarakat kampus yang plural, calon-calon pemimpin masa depan Indonesia justru tidak mampu merekognisi kebhinnekaan atau pluralitas di lingkungan akademiknya sendiri.

Kecenderungan yang terjadi di kampus-kampus tersebut, yang tidak terjadi secara tiba-tiba, mesti dicari akar solusinya ke dalam pola gerak dan karakteristik ideologi dakwah yang berkembang di dalam kampus. Ruas-ruas yang mempertemukan antara gerakan dan ideologi dakwah dengan pemerintahan mahasiswa (BEM) atau dengan dosen yang ‘berdakwah’ di dalam kelas perlu diperjelas dan dipetakan dengan baik. Tujuannya bukan untuk memenangkan satu pandangan dan ideologi keislaman tertentu di atas yang lain, melainkan semata-mata untuk mempertahankan kampus sebagai lembaga yang mengasah pikiran-pikiran kritis, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam masyarakat bangsa yang majemuk.

 

*) Penulis adalah Dosen Sosiologi/Peneliti LPPM Unusia

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top