Connect with us

Ulasan Singkat Tiga Kelompok Penting Islam Eksklusif Transnasional

SUARA

Ulasan Singkat Tiga Kelompok Penting Islam Eksklusif Transnasional

Oleh: Nurun Najib, M.Si. *)

Penelitian LPPM UNUSIA di delapan kampus di Jateng dan DIY mendapati tiga kelompok dakwah paling dominan di kampus, yaitu Jamaah Tarbiyah, Hizbut Tahrir, dan Salafi. Kendati ketiganya disebut paling dominan, namun tingkat dominasi masing-masing kelompok tersebut berbeda-beda di tiap-tiap kampus yang diteliti (UNSOED, UNNES, UGM, UNDIP, UNS, IAIN Purwokerto, dan IAIN Surakarta). Dalam penelitian LPPM UNUSIA tersebut, ketiganya dikategorikan sebagai Islam Eksklusif Transnasional. Tiga karakteristik yang mempertemukan ketiganya adalah (1) mengklaim sebagai kelompok yang paling konsisten dalam mengamalkan Qur’an dan Sunnah, (2) kehendak yang besar dalam menggerakkan Islamisasi, dan (3) memiliki keterkaitan dan orientasi pada jaringan gerakan Islam dalam skala global.

Jamaah Tarbiyah

Apa yang salah dari Jamaah Tarbiyah? Apa yang melenceng dari Jamaah Tarbiyah dari demokrasi, Pancasila, dan NKRI? Bukankah Jamaah Tarbiyah, melalui organ yang merepresentasikannya baik di tingkat mahasiswa (KAMMI) maupun di pentas politik nasional (PKS) tidak pernah terbukti melakukan makar, subversi, pemberontakan, dan apalagi teror? Mengapa Tarbiyah seringkali dibicarakan dalam nada sumbang dalam konteks nasionalisme, demokrasi, dan Pancasila? Bagaimana bisa KAMMI dan Tarbiyah dibicarakan secara khusus dalam penelitian ini, dan dicurigai, sementara banyak kader KAMMI yang berprestasi dan bahkan diterima sebagai penerima beasiswa pemerintah yang bergengsi semacam LPDP?

Beberapa pertanyaan di atas muncul dalam sesi-sesi diskusi yang diselenggarakan oleh LPPM UNUSIA. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan fakta gamblang bahwa model keislaman ala Tarbiyah telah dianggap normal, wajar, dan seperti telah menjadi bagian natural dalam ekosistem kampus.

Dalam konteks politik, Jamaah Tarbiyah – dalam hal ini sebagaimana yang termanifestasi dalam partai-partai mahasiswa serta melalui KAMMI – merupakan salah satu kekuatan politik besar di PTN umum (UNSOED, UNNES, UNDIP, UNS, UGM, dan UNY). Kualitas pengorganisasian kelompok ini sangat baik, mampu menciptakan kohesifitas dan ikatan ideologis yang sangat kuat – dengan menggunakan term Islam. Mereka mengikuti prosedur demokrasi dan bermain politik secara total; menggunakan momen politik kampus sebagai wahana ‘training’ berpolitik. Tidak boleh dilupakan pula, bahwa banyak di antara kader-kader Tarbiyah, seperti dalam pertanyaan di atas, yang memiliki prestasi akademik bagus dan diterima dalam berbagai skema beasiswa Pemerintah.

Salah satu yang menonjol ialah pengejawantahan visi politik Tarbiyah dalam lembaga-lembaga kampus. Islam dan karakteristik syar’i didorong menjadi standar umum dalam lembaga-lembaga kampus dan khususnya kemahasiswaan. Artinya, ada fenomena Islamisasi lembaga-lembaga akademik di tingkat perguruan tinggi, lembaga yang sifat alamiahnya adalah plural/berbinek. Dengan mudah orang bertanya, apabila islamisasi dilakukan terhadap lembaga pemerintahan mahasiswa dan terhadap UKM-UKM tertentu, apakah pola yang sama akan dilakukan ketika para kader Tarbiyah telah mentas dari dunia kampus, yakni sebagai pemangku jabatan publik?

Dalam konteks ini, maka tidak berlebihan apabila dalam segala komitmennya terhadap demokrasi, bahkan Pancasila dan NKRI – yang hendak disyar’ikan – Tarbiyah dikatakan tengah ber-taqiyah, menyembunyikan suatu keyakinan dan agenda tertentu di balik berbagai hal yang ditampakkan. Konsep taqiyah identik dengan tradisi dan sejarah muslim Syiah, dilakukan ketika menyelamatkan diri dari persekusi para pembenci Syiah.

Penerimaan terhadap NKRI, Pancasila, demokrasi, semestinya membawa pada pengakuan dan penerimaan terhadap kebinekaan; pengakuan dan penghormatan atas perbedaan dengan terus merawat konsensus nasional yang mempertautkan dan menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Sementara pada saat Tarbiyah menguasai suatu arena kontestasi di kampus, dorongan untuk menjalankan islamisasi ruang publik, mengambil seluruh pos penting untuk kelompoknya, serta pengabaian atas mereka yang berbeda, tampil begitu kuat dan vulgar.

Kecenderungan itu tentu tidak lepas dari pengaruh role model Jamaah Tarbiyah di Mesir, yakni Ikhwanul Muslimin. Ketika Ikhwanul Muslimin menguasai Mesir pasca keruntuhan rezim Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin hendak menguasai Mesir secara keseluruhan dengan prinsip the winner takes all. Kekuatan-kekuatan lain di Mesir yang turut serta menggulingkan Mubarak tidak dipedulikan, seperti Al-Azhar, kaum sekular, kalangan Kristiani, dan militer. Ikhwanul Muslimin juga berkeinginan mengubah konstitusi negara sesuai dengan ideologinya (antara lain penerapan syariat Islam). Akhirnya kekuatan-keuatan lain itu marah dan bersatu menggulingkan Presiden Mursi dari Ikhwanul Muslimin.

Di Indonesia, partai politik nasional berbasis Tarbiyah belum mencapai level partai politik nasional sekuat Ikhwanul Muslimin di Mesir. Namun kecenderungan hegemonik anti liyan (the other) yang terdapat di Ikhwanul Muslimin Mesir perlu diperhitungkan secara kritis oleh setiap kalangan – bahkan termasuk oleh kader-kader Tarbiyah sendiri. Aktivis Tarbiyah harus mempertanyakan pada dirinya sendiri: apakah islamisasi mereka adalah berarti islamisasi Indonesia? Apakah setiap posisi (penting) dalam jabatan struktural yang mereka menangkan harus dikuasai seutuhnya oleh si pemenang agar ‘menjadi Islam’? Sampai tingkat semacam apakah kehidupan publik akan disyar’ikan atau diislamkan? Bagaimana dengan liyan?

Dalam refleksi ini penting untuk dicatat kembali bahwa term Islam eksklusif transnasional yang dilekatkan penelitian ini pada Jamaah Tarbiyah, beserta organisasi yang lahir dari rahimnya, persis karena keterikatan mereka pada cita-cita dan ideologi Ikhwanul Muslimin, serta karena visi islamisasinya yang cenderung menutup diri – sejauh tampak dalam temuan lapangan.

Hizbut Tahrir

Membayangkan pembubaran HTI akan menetralisir para aktivisnya menjadi non-HT/Hizbut Tahrir, kiranya merupakan bayangan yang naïf. Organisasi HTI memang telah dibubarkan. Namun aktivis Hizbut Tahrir tetap eksis, sibuk dengan berbagai raktivitas, meski sangat berhati-hati dalam menggunakan atribut serta bendera Hizbut Tahrir. Para aktivisnya menganggap bahwa larangan itu hanya berada di ranah formal institusional belaka. Bagi para pendukungnya, yang bukan eks aktivis HTI, pembubaran HTI tidak serta merta memupus dan meniadakan hak-hak kewarganegaraan para eks aktivis HTI untuk berdakwah dan mensyiarkan pandangan-pandangan keislamannya. Selain itu, ‘sayap kultural’ HTI di ranah mahasiswa, yaitu Gema Pembebasan, masih leluasa menyelenggarakan kegiatan – beberapa di antaranya sembunyi-sembunyi.

Eksistensi kegiatan kultural HTI/GP tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pembubaran HTI; sekaligus kegamangan. Apakah HTI perlu dibubarkan seperti sekarang dengan kenyataan bahwa mereka tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi? Ataukah sebaiknya HTI dibiarkan hidup dengan konsekuensi ruang publik akan penuh dengan kampanye dan jargon-jargon khilafah?

Bagaimanapun masa lalu tidak bisa diulang. Sesuatu idealnya maju, bukan mundur. Oleh karena itu, pembubaran HTI tidak seyogianya dianulir. Dalam kaidah ushul fiqih, yang dilakukan pemerintah selaras dengan dengan prinsip adz-dzararu yuzâlu (keburukan harus dihapus). HTI itu buruk bagi kebinekaan bangsa Indonesia dan bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, HTI patut dilarang eksis di Indonesia.

Namun, pertanyaan lanjutan harus dijawab: bagaimana dengan eksistensi Hizbut Tahrir yang masih beroperasi di bawah tanah? Atau bahkan bergerak secara terbuka dengan nama-nama lain? Bagaimana dengan para penceramahnya yang masih disambut hangat di lingkungan-lingkungan kampus hingga masjid-masjid di kantor Pemerintah?

Aturan hukum yang ada perlu ditegakkan. Dalam hal ini, prinsip yang berlaku bukan semata-mata kebebasan, melainkan ketaatan pada hukum dan kesepakatan. Bangsa Indonesia telah menyepakati berpegangan pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Al-mu’minuna ala syuruthihim, orang beriman taat pada syarat ketentuan yang disepakati keberlakuannya. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, warga Indonesia dan mukmin, orang-orang Hizbut Tahrir/eks. HTI sekali pun wajib menaati konsensus tersebut, berikut hukum yang berlaku terkait dengannya. Bila mereka melanggar konsensus, mereka tak selaras dengan mukmin yang baik, dan bertentang dengan aturan yang ada sehingga patut dihukum.

Ketika pemerintah menindak aktivis Hizbut Tahrir yang masih bergerilya, pemerintah semestinya mengambil tindakan dalam ranah penegakan hukum, yakni terhadap eks. aktivis HTI sebagai politisi dan organisasi HTI sebagai organisasi politik yang telah dilarang. Dalam konteks Hizbut Tahrir, yaitu setelah HTI dibubarkan, urusan penindakkan sesungguhnya telah menjadi kewenangan Pemerintah, dalam hal ini dengan menegakkan hukum atau peraturan yang berlaku.

Lantas, bagaimana dengan pendekatan lain, misalnya di ranah kultural HTI? Bukankah secara keagamaan, seorang eks. HTI (namun masih Hizbut Tahri) tidak serta merta akan menjadi bukan Hizbut Tahrir hanya karena ditindak secara hukum? Mengkonter wacana khilafah Islamiyah, kemudian membantah status taghut dari demokrasi, Pancasila, dan NKRI, merupakan tugas yang harus dijalankan oleh para pendakwah dan alim-Ulama – tugas yang, bagaimanapun, sudah dijalankan secara alamiah sebagai panggilan. Pendekatan hukum oleh aparat pemerintah dan pendekatan kultural semestinya dapat saling menopang.

Salafi

Mimpi yang paling mustahil terwujud mestinya adalah menerima demokrasi sementara berupaya untuk menciptakan keseragaman alias menolak perbedaan. Prinsip hidup dengan menghormati dan menghargai keberadaan liyan atau ‘yang lain’, yaitu mereka yang berbeda, dalam ruang publik yang disepakati bersama dalam konteks ini bukan saja prinsip yang harus dipahami oleh aktivis-aktivis gerakan Jamaah Tarbiyah (dan bukan Hizbut Tahrir, karena yang ini tegas menolak demokrasi), melainkan penting diingat bagi para penyokong demokrasi. Dari  prinsip tersebut, refleksi keempat tentang Salafi ini dimulai.

Salafi yang dijumpai dalam penelitian ini, berbeda dengan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir, menampilkan kecenderungan politik yang sangat kecil. Di antara berbagai varian Salafi, dari yang paling keras yaitu yang serba perang hingga yang paling lunak, Salafi dalam penelitian ini adalah salah satu yang lunak. Mereka menyebut diri sebagai Salafiyyah ‘ilmiyah atau Salafi akademis.

Salafi tidak secara khusus membuat organ-organ kemahasiswaan, semacam Gerakan Mahasiswa Pembebasan atau KAMMI. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam pentas politik mahasiswa. Politik bukan perhatian utama Salafi, kendati itu adalah politik di lingkungan kampus. Meski mereka tidak melakukan ‘gerakan politik’, namun mereka memiliki pandangan-pandangan politik.

Mereka mengakui bahwa negara Islam dan khilafah Islamiyah sebagai bagian dari syariah Islam. Namun mereka juga dapat menerima sebuah pemerintahan sejauh pemerintahan itu dikepalai atau dipimpin oleh seorang muslim – yakni ia yang telah bersyahadat. Untuk figur pemimpin semacam itu, jamaah Salafi bahkan harus taat dan setia. Aspek kepemimpinan muslim ini merupakan salah satu kunci mereka dalam menerima/menolak sebuah pemerintahan. Terkait pemimpin, orang-orang Salafi diperbolehkan memberikan kritik dan peringatan, akan tetapi mesti dilakukan dengan cara yang santun dan rahasia atau tidak di hadapan orang banyak. Secara singkat, varian Salafi dalam penelitian ini tidak memiliki preferensi definitif untuk menomorsatukan agenda politik.

Namun Salafi memiliki sikap yang sangat keras dan pantang menyerah dalam urusan aqidah. Para penceramah Salafi yang terkoneksi dengan jamaah Salafi di kedelapan kampus lokasi penelitian ini sangat lugas dalam mengkritik dan menyalahkan berbagai pandangan dan praktik keislaman yang mereka pandang tidak sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Ini agenda utama Salafi, yaitu pemurnian atau purifikasi. Mereka menyebutnya tashfiyah. Praktik atau pandangan keislaman yang tidak didapati dalil langsungnya di dalam dua sumber hukum Islam itu dianggap bid’ah atau bahkan musyrik.

Uniknya pandangan-pandangan mereka yang lugas, tegas, dan tanpa tedeng aling-aling menyalah-nyalahkan yang lain tersebut, seringkali menjadi daya tarik tersendiri; khususnya bagi mahasiswa atau civitas akademik yang sangat bersemangat Islam namun tidak memiliki bekal pendidikan keislaman yang cukup kuat. Mereka mengorganisir kegiatan kecil-kecil di sekitar kampus, di masjid dan mushola, menyusun jadwal kajian dengan sangat rapi, dan mensirkulasikan informasi jadwal kajian melalui berbagai platform media sosial dan jejaring sosial: whatsapp, telegram, instagram, dan lain sebagainya.

Dengan pengorganisasian kegiatan dan solidaritas jamaah yang sangat kuat, ditambah dengan performa yang Islami, Salafi bukan saja memiliki banyak peminat di kampus-kampus umum negeri (UGM, UNY, UNS) melainkan juga IAIN Purwokerto – kendati jumlahnya masih sangat kecil.

Kecendrungan Salafi yang sangat keras dakwahnya kerapkali membuat gemas mereka yang disalah-salahkan, dianggap bid’ah, sesat, atau bahkan dianggap musyrik. Fenomena ini menguji pandangan dan sikap seluruh pihak dalam memegang prinsip demokrasi – di dalamnya termasuk hidup dalam perbedaan. Di satu sisi, Salafi jenis ini – yang bukan (atau belum menjadi) Salafi jihadi – dapat disebut sebagai liyan dalam mainstream keislaman masyarakat Indonesia. Salafi akademis ini berada dalam level yang berbeda, misalnya dibanding HTI yang menolak Pancasila, NKRI, dan demokrasi. Namun dapat juga ditanyakan, bukankah menyalah-nyalahkan praktik keagamaan golongan lain sementara meletakkan diri sebagai wujud dari yang paling murni dan paling benar, merupakan bagian dari negasi terhadap perbedaan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila para penyokong cara pandang keislaman semacam itu semakin membesar, bercokol, dan menguasai masjid-masjid atau bahkan instansi-instansi strategis miliki pemerintah/negara?

*) Penulis adalah Peneliti LPPM UNUSIA

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in SUARA

To Top